JAKARTA — Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut menjadi yang pertama kali menembus Rp4.000 triliun dalam sejarah pengelolaan anggaran negara Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan belanja negara tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Menurut Suahasil, besarnya belanja negara bukan sekadar menunjukkan peningkatan anggaran, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak terhadap perekonomian.
“RAPBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp4.000 triliun. Dan ini bukan hanya sekadar belanja yang besar, tetapi juga adalah tanggung jawab yang besar,” kata Suahasil dalam sebuah forum bisnis, dikutip Jumat (25/9/2026).
Belanja Negara Naik dari 2026
Besaran belanja negara dalam RAPBN 2027 tersebut meningkat dibandingkan pagu belanja negara dalam APBN 2026 yang berada di kisaran Rp3.842,7 triliun.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp254,5 triliun dibandingkan pagu tahun sebelumnya.
Suahasil menegaskan, kenaikan belanja tersebut tidak berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia sepenuhnya akan bergantung pada pemerintah.
APBN, kata dia, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah juga perlu mendorong sumber pertumbuhan lain, terutama investasi dan aktivitas sektor swasta.
Fokus pada Produktivitas, Kesehatan hingga Infrastruktur
Anggaran negara yang menembus Rp4.000 triliun itu akan diarahkan untuk berbagai program pemerintah.
Beberapa di antaranya mencakup peningkatan produktivitas, sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pembangunan dan penguatan konektivitas infrastruktur.
“Program peningkatan produktivitas, program kesehatan, program pendidikan, program untuk memberikan perlindungan sosial, program untuk memastikan konektivitas infrastruktur,” ujar Suahasil.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan investasi sekitar 7 persen atau lebih pada 2027 sebagai bagian dari strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Target investasi tersebut dinilai penting karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah.
Investasi Tumbuh 6,87 Persen
Suahasil mencatat, investasi pada semester I 2026 telah tumbuh 6,87 persen. Sementara pertumbuhan belanja pemerintah pada periode yang sama mencapai 15,97 persen.
Data tersebut menunjukkan peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi, namun pemerintah tetap membutuhkan peningkatan investasi agar sumber pertumbuhan ekonomi semakin beragam.
Di tengah peningkatan belanja negara, pemerintah tetap menetapkan batas defisit dalam RAPBN 2027.
Defisit anggaran dirancang sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta optimalisasi sistem Coretax.
Di sisi belanja, pemerintah akan mengarahkan anggaran secara lebih selektif agar memiliki dampak yang lebih besar terhadap perekonomian.
Realisasi APBN hingga Agustus 2026
Hingga akhir Agustus 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai 65,2 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 59,7 persen dari target.
Pada periode yang sama, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun, atau sekitar 0,93 persen terhadap PDB.
Dengan rancangan belanja mencapai Rp4.097,2 triliun, RAPBN 2027 akan menjadi tonggak baru dalam skala anggaran pemerintah Indonesia. Tantangannya adalah memastikan peningkatan kapasitas fiskal tersebut berjalan seiring dengan penguatan penerimaan, pengendalian defisit, serta program yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
