JAKARTA – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024 kembali menjadi sorotan. Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (19/11/2026), untuk menagih keseriusan lembaga antirasuah dalam menuntaskan perkara yang dinilai berjalan lamban.
Dalam aksi tersebut, JAKA JATIM mendesak KPK segera membawa 11 tersangka yang masih tersisa dalam tiga klaster perkara dana hibah Jawa Timur ke meja hijau. Mereka juga menuntut agar penyidikan tidak berhenti pada kalangan legislatif, tetapi dikembangkan hingga menyentuh dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Koordinator JAKA JATIM, Musfiq, menilai penanganan perkara dana hibah tersebut belum menunjukkan perkembangan yang sebanding dengan besarnya kasus yang sedang diusut.
Menurutnya, sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak pada 14 Desember 2022, pengusutan perkara dana hibah seharusnya terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif.
JAKA JATIM mencatat, dari 20 tersangka yang menjadi perhatian mereka, masih terdapat 11 orang yang belum diadili. Rinciannya, satu tersangka dalam klaster Kusnadi, tujuh tersangka dalam klaster Anwar Sadad, serta tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar.
“Kami berharap KPK lebih gencar melakukan pendalaman. Siapa pun yang terlibat dalam pusaran korupsi dana hibah APBD Jawa Timur, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif Pemprov Jatim, harus diproses sesuai hukum,” demikian sikap JAKA JATIM dalam pernyataan tertulis yang disampaikan saat aksi.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan utama dalam demonstrasi tersebut adalah klaster Anwar Sadad.
JAKA JATIM mempertanyakan belum tuntasnya proses hukum terhadap tujuh tersangka dalam klaster tersebut. Padahal, menurut mereka, empat orang tersangka lainnya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Organisasi tersebut menilai penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga berperan sebagai penerima suap.
Dalam pernyataan tertulisnya, JAKA JATIM menyinggung dakwaan jaksa penuntut umum KPK terhadap empat terdakwa yang disebut memberikan uang kepada Anwar Sadad sebesar Rp22,2 miliar.
Atas dasar itu, mereka mendesak KPK segera menindaklanjuti status hukum Anwar Sadad yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
JAKA JATIM juga mengingatkan pentingnya konsistensi penegakan hukum agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap para tersangka dalam satu rangkaian perkara.
“Seharusnya KPK menuntaskan seluruh tersangka dalam klaster tersebut, baik pemberi maupun penerima suap. Jangan sampai penegakan hukum dipandang tebang pilih,” menjadi salah satu penekanan dalam tuntutan mereka.
Selain klaster Anwar Sadad, JAKA JATIM turut menyoroti tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar yang dinilai belum mendapatkan kepastian proses hukum.
Mereka meminta KPK segera melakukan penindakan dan membawa ketiga tersangka tersebut ke persidangan.
JAKA JATIM juga mengingatkan komitmen KPK untuk menuntaskan perkara dana hibah Jawa Timur pada 2026. Karena itu, mereka meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK tidak memperlambat proses penyidikan.
Bagi JAKA JATIM, penyelesaian perkara tidak cukup hanya dengan menetapkan tersangka. KPK harus memastikan seluruh proses hukum berjalan hingga persidangan dan memperoleh kepastian hukum.
Tekanan JAKA JATIM tidak berhenti pada penyelesaian 11 tersangka. Mereka juga mendesak KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengusut dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
JAKA JATIM menilai pengusutan kasus dana hibah tidak boleh hanya berfokus pada anggota DPRD. Dugaan keterlibatan unsur eksekutif juga harus ditelusuri secara serius.
Dalam pernyataannya, JAKA JATIM menyinggung keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum Kusnadi yang disebut dibuka dalam persidangan pada Februari 2026.
Menurut organisasi tersebut, dalam materi BAP itu terdapat keterangan mengenai dugaan pembagian jatah ijon hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
JAKA JATIM menyebut dugaan persentase pembagian tersebut meliputi gubernur dan wakil gubernur sebesar 30 persen, sekretaris daerah 5–10 persen, kepala Bappeda 3–5 persen, kepala BPKAD 3–5 persen, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar 3–5 persen.
Mereka meminta KPK mendalami keterangan tersebut dan mengungkap apakah terdapat pihak lain yang turut menikmati aliran dana hibah.
JAKA JATIM menegaskan, klaster Pemprov Jatim harus menjadi bagian dari pengusutan agar perkara dana hibah tidak berhenti pada sejumlah nama yang telah diproses sebelumnya.
Persoalan lain yang ikut diangkat dalam demonstrasi adalah dugaan keberadaan 11 aspirator siluman dalam alokasi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2021.
JAKA JATIM menyebut, dalam fakta persidangan pernah terungkap adanya 131 aspirator atau pokok pikiran anggota DPRD Jatim, sementara jumlah anggota DPRD saat itu sebanyak 120 orang.
Organisasi tersebut mempertanyakan keberadaan 11 aspirator yang disebut tidak diketahui pemiliknya, dengan nilai anggaran mencapai Rp2,4 triliun.
Mereka meminta KPK membuka kembali penelusuran terhadap alokasi anggaran tersebut untuk mengungkap siapa pihak yang mengajukan, mengelola, serta menikmati manfaat anggarannya.
Menurut JAKA JATIM, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan karena menyangkut penggunaan uang negara dalam jumlah besar.
Dalam aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Musfiq bersama JAKA JATIM menyampaikan enam tuntutan utama.
Pertama, mendesak KPK segera memproses tujuh tersangka dalam klaster Anwar Sadad, termasuk Anwar Sadad sendiri yang menurut JAKA JATIM telah sekitar 2,4 tahun berstatus tersangka.
Kedua, meminta KPK segera menangkap dan mengadili tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar.
Ketiga, mendesak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mempercepat proses hukum terhadap seluruh tersangka yang masih belum diadili.
Keempat, meminta KPK memberikan kepastian apakah 11 tersangka dalam tiga klaster tersebut dapat dituntaskan pada 2026.
Kelima, mendesak KPK menerbitkan sprindik baru untuk mengusut dugaan keterlibatan klaster Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dugaan keterlibatan gubernur.
Keenam, JAKA JATIM berkomitmen terus mengawal kasus dana hibah APBD Jawa Timur hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum.
JAKA JATIM juga menyampaikan estimasi bahwa kerugian uang negara dalam pusaran kasus dana hibah Jawa Timur periode 2019–2024 mencapai kurang lebih Rp7 triliun.
Bagi JAKA JATIM, aksi di depan Gedung KPK bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk tekanan publik agar pemberantasan korupsi berjalan tanpa pandang bulu.
Mereka menilai masih adanya 11 tersangka yang belum diadili serta belum tersentuhnya dugaan klaster Pemprov Jatim menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan KPK.
JAKA JATIM juga menyoroti masih adanya dua nama yang disebut dalam pernyataannya, yakni Anwar Sadad sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra dan Achmad Iskandar sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Demokrat.
Organisasi tersebut mempertanyakan mengapa proses hukum terhadap keduanya belum tuntas, sementara perkara dana hibah terus menjadi perhatian publik.
Musfiq menegaskan JAKA JATIM tidak akan berhenti mengawal kasus tersebut sampai seluruh rangkaian perkara mendapatkan kejelasan.
Mereka menuntut KPK membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi, bukan hanya melalui penetapan tersangka, tetapi juga dengan menuntaskan penyidikan, membawa para tersangka ke pengadilan, serta mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.
“Jangan berhenti di tengah jalan. Sebelas tersangka harus mendapatkan kepastian hukum dan dugaan keterlibatan klaster Pemprov Jatim harus berani diusut sampai tuntas,” tegasnya.





