JAKARTA – Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mulai menguat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan terhadap Dasco bahkan mulai disuarakan sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra di berbagai wilayah.
Namun, di tengah menguatnya dorongan politik tersebut, Dasco masih memiliki komitmen besar yang harus dibuktikan kepada publik. Ia sebelumnya ikut menandatangani surat pernyataan kesiapan mundur dari jabatan pimpinan DPR RI hingga keanggotaan DPR apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi pimpinan DPR dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Saat itu, Dasco menegaskan bahwa DPR menargetkan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026.
Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani pimpinan DPR. Bahkan, atas permintaan massa aksi, klausul pengunduran diri diperluas, bukan hanya dari jabatan pimpinan DPR, melainkan juga sebagai anggota DPR RI.
Dengan demikian, janji tersebut bukan sekadar pernyataan lisan, tetapi telah menjadi komitmen tertulis pimpinan lembaga legislatif kepada masyarakat.
Dukungan Gerindra Daerah Menguat
Di tengah tenggat pengesahan RUU Perampasan Aset yang semakin dekat, nama Dasco justru semakin ramai diperbincangkan dalam dinamika politik nasional.
Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra secara terbuka menyampaikan dukungan agar Dasco maju sebagai calon wakil presiden.
Dukungan tersebut datang dari pengurus Gerindra di berbagai wilayah, antara lain Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, Riau, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Jambi.
Manuver politik tersebut menjadi bagian dari dinamika internal partai dalam mendorong kadernya mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai dorongan terhadap kader internal Gerindra merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.
Menurut Aditya, figur dari internal Gerindra berpotensi dipertimbangkan karena memiliki kedekatan politik dengan Prabowo Subianto.
Ia juga menyoroti peran Dasco dalam membangun komunikasi politik lintas kekuatan. Namun, keputusan mengenai siapa yang akan mengisi posisi wakil presiden tetap bergantung pada kebutuhan pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai dukungan partai terhadap kader internal untuk menduduki posisi strategis merupakan hal yang biasa dalam politik.
Janji 15 Desember Jadi Perhatian Publik
Menguatnya nama Dasco dalam bursa cawapres terjadi ketika proses pengisian jabatan wakil presiden mulai menjadi perhatian politik nasional.
Situasi tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
Di tengah dinamika tersebut, komitmen Dasco terkait RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan.
Sebab, tenggat 15 Desember 2026 yang telah disepakati pimpinan DPR tinggal menghitung waktu. Publik tentu akan menunggu realisasi komitmen tersebut, mengingat RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu regulasi yang dinantikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Pengesahan RUU tersebut bukan hanya menyangkut janji politik pimpinan DPR, tetapi juga harapan masyarakat terhadap keseriusan negara dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Pada akhirnya, menguatnya dukungan politik terhadap Dasco dan komitmennya terhadap RUU Perampasan Aset merupakan dua hal yang kini berjalan beriringan.
Sebelum namanya melangkah lebih jauh dalam bursa calon wakil presiden, publik masih menunggu pembuktian atas janji yang telah ditandatanganinya bersama pimpinan DPR.
Sebab, jabatan politik boleh saja menjadi perbincangan, tetapi janji kepada masyarakat tetap menuntut pembuktian.





