SURABAYA – Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, didesak mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang terseret kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Yakni, Anwar Sadad, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI.

Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA Jatim). Organisasi antikorupsi itu meminta Prabowo mencopot Anwar Sadad dari jabatan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur menyusul statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

JAKA Jatim bahkan meminta agar Anwar Sadad didorong untuk diberhentikan dari keanggotaan DPR RI melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Koordinator JAKA Jatim, Musfiq, menilai persoalan hukum yang menjerat kader partai harus menjadi perhatian serius pimpinan Gerindra.

Menurut dia, mempertahankan kader yang berstatus tersangka dalam posisi strategis partai berpotensi merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Prabowo harus memberikan perhatian khusus terhadap perkara tersebut, mengingat komitmen pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda pemerintahan melalui Asta Cita,” tugas Musfiq saat orang di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (12/11/26).

Selain mendesak internal Partai Gerindra mengambil tindakan, JAKA Jatim juga menyoroti lambannya penanganan perkara dana hibah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyebut terdapat 12 tersangka yang masih terkatung-katung dalam tiga klaster perkara, yakni klaster Kusnadi, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar.

Rinciannya, satu orang dalam klaster Kusnadi, delapan orang dalam klaster Anwar Sadad, dan tiga orang dalam klaster Achmad Iskandar.

Namun, dari total tersebut, baru empat terdakwa yang telah menjalani persidangan. Sementara delapan tersangka lainnya belum menjalani persidangan.

“12 tersangka yang masih terkatung-katung dalam tiga klaster seharusnya dipercepat oleh KPK dan segera disidangkan,” kata Musfiq.

Aliran Suap Rp 22,2 Miliar

Perkara yang menyeret Anwar Sadad merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.

Dalam persidangan klaster Anwar Sadad, jaksa penuntut umum sempat mengungkap dugaan setoran suap senilai Rp 22,2 miliar yang disebut mengalir kepada politikus tersebut.

Selain itu, penyidikan perkara dana hibah juga mengungkap sejumlah fakta lain, termasuk dugaan praktik ijon dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur.

Dalam persidangan pada Februari 2026, BAP almarhum Kusnadi turut mengungkap dugaan pembagian persentase ijon hibah yang disebut mengalir hingga ke lingkungan pejabat eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Temuan lainnya adalah keberadaan 11 pihak yang disebut sebagai “aspirator hantu” dalam penganggaran hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020-2021. Nilai anggaran yang dikaitkan dengan pengusul tersebut mencapai Rp 2,4 triliun.

Prabowo Dihadapkan pada Ujian Integritas Partai

Desakan JAKA Jatim terhadap Prabowo tidak hanya berkaitan dengan posisi Anwar Sadad di internal Gerindra. Persoalan tersebut juga menyangkut konsistensi partai dalam menjaga integritas dan mendukung pemberantasan korupsi.

Sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo diminta menunjukkan sikap tegas agar persoalan hukum yang menjerat kader partainya tidak menjadi beban bagi citra organisasi.

Di sisi lain, JAKA Jatim meminta KPK menuntaskan seluruh perkara tanpa tebang pilih, termasuk mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami berharap penanganan kasus dana hibah tersebut dilakukan secara transparan dan menyeluruh sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkas Musfiq.