JAKARTA— Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan resmi terkait pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan berdurasi 2,5 jam tersebut, Wapres Gibran menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah dinamika hukum yang tengah bergulir.
Mensesneg Prasetyo secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden tidak dalam posisi menolak, melainkan memberikan sejumlah pandangan dan saran konstruktif kepada Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga memohon kesempatan kepada Kepala Negara untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui koridor hukum yang berlaku, yakni di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” kata Prasetyo.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara.”
Langkah ini diambil menyusul dinamika hukum yang berkembang belakangan ini di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Sebelumnya, polemik seputar dokumen pendidikan Gibran menjadi sorotan publik di tengah proses hukum yang berjalan di lembaga tinggi negara:
Lembaga Peradilan Pokok Perkara & Keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Mahkamah Agung (MA) Mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Pemerintah, melalui Mensesneg, memastikan akan terus mengikuti perkembangan proses hukum ini secara transparan dan proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.