SURABAYA – Nilai aset yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur menjadi sorotan. Pasalnya, total aset yang disita dari anggota DPR RI Anwar Sadad dan stafnya mencapai sekitar Rp 22 miliar, sementara harta kekayaan yang dilaporkan Sadad dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanya Rp 10,1 miliar.
Berdasarkan laporan periodik 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, Anwar Sadad tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 10.127.357.979 atau sekitar Rp 10,1 miliar.
Sementara itu, aset yang disita KPK dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022 mencapai Rp 22 miliar.
Penyitaan tersebut mencakup sejumlah aset yang berkaitan dengan Sadad saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 serta aset atas nama stafnya, Bagus Wahyudiono.
Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian karena nilai aset yang disita KPK mencapai lebih dari dua kali lipat harta kekayaan yang dilaporkan Sadad dalam LHKPN.
Rincian Aset Anwar Sadad yang Disita KPK
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan penyitaan aset senilai sekitar Rp 22 miliar tersebut pada Rabu (22/7/2026).
Sejumlah aset yang disita tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur.
Di Surabaya, KPK menyita tanah di Kecamatan Jambangan senilai Rp 4,5 miliar, dua unit rumah toko (ruko) senilai Rp 3 miliar, serta satu unit rumah di kawasan Jambangan senilai Rp 4 miliar.
Selain itu, terdapat rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, yang ditaksir senilai Rp 2 miliar.
KPK juga menyita satu unit apartemen di Kota Malang senilai Rp 1 miliar.
Sementara di Kabupaten Probolinggo, aset yang disita berupa satu unit gedung olahraga (GOR) senilai Rp 3 miliar.
Di Kabupaten Banyuwangi, penyitaan mencakup satu unit Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) senilai Rp 2 miliar.
Adapun aset lainnya berupa satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto senilai Rp 500 juta dan satu unit rumah di Kabupaten Pasuruan senilai Rp 2 miliar.
KPK memastikan penelusuran aset dan aliran uang dalam perkara tersebut masih terus dilakukan.
Achmad Taufik menyatakan penyidik akan mendalami aliran dana yang ditemukan selama proses penyidikan, termasuk kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Harta Anwar Sadad dalam LHKPN Rp 10,1 Miliar
Berdasarkan laporan LHKPN periodik 2025, kekayaan Anwar Sadad didominasi kepemilikan tanah dan bangunan.
Nilai tanah dan bangunan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp 6,6 miliar. Aset tersebut tersebar di wilayah Pasuruan, Surabaya, dan Jember.
Selain itu, Sadad melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 680 juta.
Dalam kategori kendaraan, terdapat tiga mobil yang tercantum dalam laporan tersebut, yakni BMW 535 GT tahun 2011 senilai Rp 200 juta, Wuling Binguo tahun 2024 senilai Rp 150 juta, serta Toyota Camry tahun 2020 senilai Rp 300 juta.
Sadad juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 1 miliar, surat berharga sekitar Rp 27,7 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 1,7 miliar.
Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan Sadad kepada KPK mencapai Rp 10,127 miliar.
Anwar Sadad Dijadwalkan Hadir di Sidang Korupsi Hibah Jatim
Di tengah proses hukum yang berjalan, Anwar Sadad dijadwalkan hadir dalam persidangan perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Kamis (12/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Sadad akan dihadirkan sebagai saksi untuk empat terdakwa yang diduga menjadi pemberi suap, yakni Achmad Yahya, Wahid Ruslan, M Fathullah, dan Moch Mahrus.
Sadad sendiri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima dalam perkara tersebut sejak 5 Juli 2024.
Jaksa Penuntut Umum KPK, Febri Harianto, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya berharap Sadad dapat menghadiri persidangan.
Kasus korupsi dana hibah Jawa Timur ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada 14 Desember 2022.
Sahat telah divonis sembilan tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar dalam persidangan pada 26 September 2023.
Sementara itu, KPK masih terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi dana hibah Jawa Timur.





