Pamekasan – Jurnalis Independen Pamekasan (JIP) mendorong keterlibatan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memperkuat edukasi gizi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Pamekasan.
Ketua JIP, Ahmad Syafii, menawarkan sinergi antara insan pers, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan seluruh SPPG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang di lingkungan keluarga.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, pemberian makanan melalui program tersebut tidak serta-merta menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi sepanjang hari.
“Program MBG merupakan salah satu upaya pemenuhan gizi, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi sepanjang hari. Karena itu, keluarga harus menjadi sasaran utama edukasi agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri di rumah,” ujar Ahmad Syafii, Minggu (15/11/2026).
Ia juga mendorong keterlibatan ahli gizi di masing-masing SPPG untuk memberikan edukasi secara berkelanjutan mengenai prinsip gizi seimbang kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan SPPG tidak seharusnya hanya berorientasi pada pendistribusian makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi sehat.
“Program MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk membangun kesadaran dan perilaku gizi sehat di lingkungan keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Peneliti ACCESS (Academic and Social Studies), Imam Ghazali, menjelaskan bahwa data awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan merupakan gambaran kondisi status gizi masyarakat. Namun, data tersebut belum dapat dikategorikan sebagai hasil penelitian ACCESS.
“Data awal yang kami peroleh merupakan gambaran kondisi status gizi di Pamekasan, bukan hasil penelitian ACCESS. Kami memiliki instrumen penelitian dan alat ukur tersendiri yang akan digunakan apabila kriteria inklusi responden terpenuhi,” tenangnya.
Imam juga mengapresiasi upaya Dinkes Pamekasan dalam menekan angka stunting. Meski demikian, ia menilai dinamika perubahan jumlah kasus perlu menjadi perhatian, terutama dalam memastikan keakuratan data yang dilaporkan oleh masing-masing Puskesmas.
Menurutnya, verifikasi dan validasi data secara berkala diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan, maupun ketidakakuratan pelaporan.
“Verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara berkala agar potensi kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan, maupun ketidakakuratan pelaporan dapat diantisipasi. Dengan begitu, data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, terdapat tiga wilayah yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus stunting pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketiga wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tlanakan dengan 103 kasus pada 2025 menjadi 141 kasus pada 2026. Kecamatan Larangan meningkat dari 100 menjadi 165 kasus.
Sementara itu, wilayah Panaguan, Kecamatan Proppo, mencatat peningkatan dari 100 kasus pada 2025 menjadi 197 kasus pada 2026.
“Data tersebut menjadi salah satu perhatian penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan stunting melalui edukasi gizi, peningkatan kesadaran keluarga, serta kolaborasi lintas sektor,” tutupnya.





