JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia setelah muncul informasi mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Kabar tersebut mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memberikan jawaban singkat ketika dikonfirmasi mengenai informasi pengunduran diri Gibran.
“Betul,” demikian jawaban singkat Budi Arie sebagaimana dikutip dari pemberitaan ANTARA.
Informasi ini langsung menjadi perhatian publik karena muncul di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan desakan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
Namun, konfirmasi singkat tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pengunduran diri telah diproses secara resmi melalui mekanisme ketatanegaraan.
Perkembangan terbaru mengenai pengunduran diri Gibran disampaikan Budi Arie pada Rabu (11/11/2026). Dia membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut disebut diserahkan dalam pertemuan di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul, surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media.
Pernyataan tersebut memperkuat informasi mengenai keputusan Gibran untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prabowo.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran memang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang tengah dihadapi Gibran, terutama terkait dokumen pendidikannya.
Pengunduran diri Gibran terjadi ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Adapun 120 anggota DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat berasal dari delapan fraksi, yakni: PDI Perjuangan: 14 anggota, Partai Golkar: 11 anggota, Partai Gerindra: 11 anggota, Partai NasDem: 19 anggota, PKB: 18 anggota, PKS: 28 anggota, PAN: 1 anggota dan Partai Demokrat: 18 anggota.
Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden, terutama menyangkut dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan Pilpres 2024.
Persoalan yang membayangi posisi Gibran berkaitan dengan dokumen pendidikan setingkat SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya.
Polemik tersebut berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Putusan-putusan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di tengah polemik itu, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah menempuh proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sekaligus melengkapi dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Namun, perkembangan politik berikutnya justru diwarnai kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Pengunduran diri Gibran selanjutnya menjadi perhatian karena jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme pengisian kekosongan yang diatur dalam konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, proses pengunduran diri tidak hanya berkaitan dengan penyerahan surat kepada Presiden, tetapi juga harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Reuters melaporkan, dua sumber di parlemen menyebut surat pengunduran diri Gibran diperkirakan akan disampaikan kepada lembaga perwakilan pada Kamis (12/11/2026).
Hingga perkembangan tersebut diberitakan, proses formal pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden masih menjadi tahapan yang perlu diperhatikan.





