JAKARTA – Pemerintah menegaskan pedagang yang menjalankan usaha melalui marketplace tetap memiliki kewajiban membayar pajak. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform digital diperlukan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil antara pedagang online dan pelaku usaha konvensional.
Kebijakan tersebut membuat sejumlah marketplace besar, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform mereka.
Suahasil menjelaskan, aktivitas perdagangan secara digital tidak boleh terbebas dari kewajiban perpajakan. Menurut dia, pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui saluran berbeda harus memperoleh perlakuan pajak yang setara.
“Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini, meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemungutan pajak terhadap pedagang online di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi digital.
Ketentuan pemungutan pajak pedagang marketplace mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
Besaran pungutan ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet pedagang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Empat platform yang ditunjuk pemerintah adalah:
1. Shopee.
2. Tokopedia.
3. Lazada.
4. Blibli.
Pemungutan dilakukan melalui sistem transaksi di masing-masing marketplace sehingga pedagang tidak perlu melakukan mekanisme penyetoran secara mandiri seperti sebelumnya.
Meski kebijakan ini menimbulkan perhatian di kalangan pelaku usaha digital, pemerintah menegaskan bahwa pemungutan PPh melalui marketplace bukan merupakan jenis pajak baru.
Kebijakan tersebut hanya mengubah mekanisme pembayaran pajak. Jika sebelumnya pedagang menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya, kini marketplace yang ditunjuk pemerintah bertugas melakukan pemungutan.
Pemerintah juga tetap memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.
Namun, pengecualian tersebut berlaku sepanjang pedagang memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.
Dengan demikian, tidak semua pedagang online otomatis terkena pemungutan PPh 0,5 persen.
Pemerintah Mulai Konsolidasikan Penerimaan Pajak Digital
Suahasil mengatakan, Kementerian Keuangan mulai mengonsolidasikan data penerimaan pajak dari aktivitas perdagangan online domestik pada November 2026.
Hasil pengumpulan data pelaporan dan pembayaran pajak tersebut dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara bisnis berbasis digital dan perdagangan konvensional.
Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, pengawasan terhadap transaksi marketplace menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara.
Kebijakan ini sekaligus menempatkan marketplace bukan hanya sebagai perantara transaksi jual beli, tetapi juga sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan nasional.





