JAKARTA – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berfokus pada penanganan perkara korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024 yang melibatkan sejumlah anggota legislatif. KPK juga diminta segera mengusut dugaan keterlibatan pejabat eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Aksi tersebut disampaikan JAKA JATIM melalui  demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Koordinator JAKA JATIM, Musfiq, menilai pengusutan perkara dana hibah harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pejabat legislatif apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam kebijakan penganggaran dan pengelolaan dana hibah.

“Jika aktor utamanya tidak disentuh oleh KPK, kami anggap secara hukum tidak menyelesaikan persoalan korupsi di Jawa Timur,” tegas Musfiq.

JAKA JATIM meminta KPK membuka babak baru penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk klaster Gubernur atau klaster Pemprov Jawa Timur.

Ia menjelaskan, perkembangan terbaru penanganan kasus dana hibah, yakni penahanan Bagus Wahyudiono pada Senin malam (16/11/2026).

Bagus merupakan mantan staf Anwar Sadad ketika menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Penahanan tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam pengusutan klaster Anwar Sadad.

Namun, JAKA JATIM mempertanyakan arah pengembangan penyidikan KPK. Mereka menilai perkara dana hibah perlu ditelusuri hingga ke lingkungan eksekutif yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

Menurut JAKA JATIM, kewenangan tersebut tidak hanya berada di lingkungan legislatif, tetapi juga melibatkan Gubernur Jawa Timur beserta jajaran perangkat daerah.

Dalam pernyataannya, JAKA JATIM turut menyoroti besarnya alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2024.

Mereka menyebut alokasi dana hibah pada periode tersebut pernah mencapai sekitar Rp10 triliun. Sementara alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim disebut berkisar Rp2 triliun.

JAKA JATIM kemudian mempertanyakan pengelolaan sisa alokasi dana hibah di luar pokir anggota DPRD tersebut.

“Kalau hanya Rp2 triliun yang dikelola DPRD Jatim, terus yang Rp8 triliun siapa penikmatnya? Yang jelas kebijakan dana hibah ada di tangan Gubernur Jawa Timur,” demikian pernyataan JAKA JATIM dalam siaran persnya.

Mereka juga merujuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 yang telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar JAKA JATIM untuk mendesak KPK mendalami kewenangan eksekutif dalam kebijakan dana hibah.

Tidak hanya mempertanyakan alokasi anggaran, JAKA JATIM juga menyampaikan dugaan adanya praktik penarikan uang ijon melalui perantara di lingkungan eksekutif.

Mereka mengklaim berdasarkan hasil investigasi internal, terdapat dugaan penggunaan koordinator lapangan (korlap) berdasarkan wilayah penerima hibah.

JAKA JATIM menilai dugaan pola tersebut perlu ditelusuri KPK untuk mengetahui kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran dana hibah.

Selain itu, organisasi tersebut mengklaim terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp7 triliun selama periode 2019–2024 berdasarkan hasil audit yang mereka rujuk.

“KPK tidak berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan legislatif, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat eksekutif,” tegas Musfiq.

 

Lima Tuntutan JAKA JATIM kepada KPK

Dalam aksi di Gedung Merah Putih KPK, JAKA JATIM menyampaikan lima tuntutan utama.

  1. Mendesak KPK segera menetapkan Gubernur Jawa Timur sebagai tersangka karena menilai kepala daerah memiliki kewenangan dalam kebijakan anggaran dana hibah.
  2. Meminta KPK mengusut dugaan kerugian negara sebesar Rp7 triliun dalam pengelolaan dana hibah periode 2019–2024.
  3. Mendesak KPK menjelaskan secara terperinci hasil penggeledahan dan penyitaan dokumen serta alat elektronik di Kantor Gubernur Jawa Timur dan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
  4. JAKA JATIM menduga KPK telah mengantongi bukti-bukti keterlibatan Gubernur Jawa Timur dan sejumlah pejabat eksekutif lainnya dalam perkara dana hibah.
  5. Meminta KPK menangani perkara tersebut secara profesional dan menyeluruh.

Musfiq menegaskan pengusutan kasus dana hibah harus menyentuh seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran hingga penyaluran bantuan.

“KPK wajib hukumnya menuntaskan kasus ini agar APBD Jawa Timur tidak dijadikan bancakan setiap tahunnya,” pungkasnya.