BOGOR – Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan inflasi nasional dan upaya pengendalian harga pangan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah mencatat inflasi Indonesia berada di kisaran 3,3 persen. Selain menjaga stabilitas harga, Prabowo meminta agar kebijakan pengendalian inflasi pangan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi makroekonomi nasional masih menunjukkan sejumlah indikator positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47 persen, sementara cadangan devisa mencapai sekitar 146 miliar dollar AS atau setara dengan pembiayaan impor selama 5,3 bulan.
Indikator lainnya, indeks keyakinan konsumen berada di atas angka 118. Adapun Purchasing Managers’ Index (PMI) tercatat sebesar 54, yang menunjukkan optimisme terhadap aktivitas sektor manufaktur.
“Disampaikan juga bahwa terkait dengan cadangan devisa relatif aman untuk 5,3 bulan sekitar 146 billion (USD). Kemudian juga disampaikan indeks keyakinan konsumen juga di atas 118 dan juga disampaikan terkait dengan PMI, Purchasing Manager Index, juga optimis di 54 dan itu salah satu yang tertinggi,” ujar Airlangga seusai rapat.
Salah satu pembahasan penting dalam rapat tersebut adalah perkembangan inflasi pangan bergejolak atau volatile food. Komponen ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan masyarakat.
Prabowo mengarahkan agar perkembangan harga pangan tetap berada dalam rentang yang terkendali. Namun, upaya menekan inflasi tidak boleh mengabaikan kepentingan petani sebagai produsen komoditas pertanian.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.
Airlangga menjelaskan, Presiden memberikan ruang bagi petani untuk menikmati peningkatan nilai tukar petani yang telah mencapai angka 133.
“Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range, ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” kata Airlangga.
Selain pengendalian inflasi, rapat terbatas tersebut membahas upaya efisiensi di sektor energi. Presiden meminta jajaran pemerintah mengkaji peluang penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.
Kajian tersebut diperlukan untuk menentukan kebijakan yang dapat diterapkan guna meningkatkan efisiensi sektor energi sekaligus mendukung ketahanan ekonomi nasional.
“Bapak Presiden minta ini untuk dilakukan pengkajian dan diusulkan kebijakan apa yang perlu diambil di sektor tersebut,” ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap penguatan sektor pertanian dan peternakan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah operasionalisasi pabrik pakan ternak atau feedmeal yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah juga membahas pengembangan peternakan ayam untuk memperkuat ketersediaan pasokan dalam negeri.
Menurut Airlangga, sejumlah program tersebut sebelumnya diperkirakan dapat berjalan pada 2027. Namun, Presiden meminta agar pelaksanaannya dipercepat.
“BUMN diminta untuk menjelaskan kapan program pabrik feedmeal-nya itu bisa berproduksi, dan juga peternakan ayam dan yang lain yang tadi disampaikan diperkirakan itu di tahun depan. Beliau minta agar ini bisa dipercepat,” tutur Airlangga.
Pembahasan inflasi, energi, serta produksi pangan dalam rapat terbatas tersebut menunjukkan sejumlah sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pengendalian harga pangan menjadi salah satu agenda penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Di sisi lain, peningkatan produksi pertanian dan peternakan diharapkan dapat memperkuat pasokan domestik serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
Melalui sejumlah arahan tersebut, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan stabilitas harga, efisiensi energi, dan penguatan produksi nasional berjalan beriringan.





