Jakarta — Pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu polemik di tengah publik. Program yang diklaim untuk mendukung distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) itu kini disorot karena nilai anggaran dan transparansi pembeliannya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa harga motor listrik yang dibeli pemerintah berada di bawah harga pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli sekitar Rp42 juta,” ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (8/4).
Menurut Dadan, motor tersebut akan digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau daerah terpencil. Hingga saat ini, realisasi pengadaan mencapai sekitar 21.800 unit dari target 24.400 unit.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran pengadaan tersebut berasal dari tahun 2025 dan tidak akan kembali dianggarkan pada 2026.
Namun, sejumlah data pengadaan yang beredar menunjukkan harga unit sepeda motor listrik berada di kisaran Rp48 juta hingga Rp49 juta per unit, berbeda dengan klaim yang disampaikan BGN.
Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menyebut total anggaran pengadaan bisa mencapai Rp3,2 triliun untuk puluhan ribu unit, meski angka ini belum dapat diverifikasi secara independen.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui sistem e-purchasing, yakni mekanisme pembelian langsung melalui katalog pemerintah tanpa proses lelang terbuka. Skema ini dinilai sah secara aturan, namun menuai kritik karena dianggap kurang transparan.
Sorotan juga datang dari DPR. Komisi IX menyatakan akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi terkait pengadaan tersebut.
Sejumlah anggota DPR menilai kebijakan ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran, terlebih jika benar sebelumnya sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa usulan pengadaan kendaraan operasional pernah diajukan sebelumnya, namun tidak disetujui. Ia menegaskan bahwa fokus utama program MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
Di media sosial, video yang menampilkan ratusan motor listrik berstiker BGN memicu reaksi beragam. Warganet mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut, terutama di tengah kondisi fiskal negara.
BGN menanggapi kritik dengan menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Motor listrik yang telah dibeli juga disebut belum didistribusikan karena masih dalam proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
BGN juga membantah informasi yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, dan menegaskan jumlah realisasi berada di kisaran 21.801 unit.
Polemik ini muncul di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun hingga Maret 2026, atau sekitar 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menyebut defisit tersebut merupakan konsekuensi dari percepatan belanja negara di awal tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
