JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian serius dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, banyak legislator bersama organisasi masyarakat ingin membawa persoalan tersebut ke forum resmi parlemen.

Aspirasi itu muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dasco mengatakan, sejumlah pihak meminta agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi yang berlaku di DPR.

“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Dasco, aspirasi tersebut belum dibahas secara resmi dalam rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi.

Pasalnya, DPR masih berada dalam masa reses. Masa sidang berikutnya dijadwalkan dibuka pada Selasa (10/11/2026).

DPR Masih Menunggu Salinan Putusan MA

Selain menunggu dimulainya masa persidangan, DPR juga masih menantikan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Dasco menilai, dokumen tersebut diperlukan agar DPR dapat mempelajari secara utuh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan MA sebelum menentukan langkah kelembagaan.

Karena itu, DPR belum bisa memastikan bentuk tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan anggota parlemen maupun masyarakat.

Dasco menegaskan, persoalan tersebut nantinya akan disikapi melalui mekanisme yang berlaku di DPR.

Dengan demikian, hingga Senin (9/11/2026), pembahasan mengenai polemik ijazah Gibran masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.

Putusan MA Picu Kembali Polemik Ijazah Gibran

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan tidak sah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya pada 6 Oktober 2026 juga menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen pendukung yang membuktikan kesetaraan pendidikan luar negeri Gibran dengan jenjang SMA.

Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai desakan agar persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden itu ditindaklanjuti melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional.

Meski demikian, DPR belum mengambil keputusan resmi terkait aspirasi tersebut. Sikap parlemen masih menunggu dimulainya masa sidang dan penerimaan salinan lengkap putusan MA.

Perkembangan pembahasan di DPR pun menjadi perhatian publik, terutama terkait kemungkinan langkah politik yang akan ditempuh parlemen dalam merespons polemik ijazah Gibran.