Surabaya– Massa yang mengatasnamakan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di Surabaya, Rabu (3/6/2026), dengan menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai perkara yang sedang maupun telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
Orator aksi, Musfiq, menilai kasus-kasus yang mencuat dalam lima tahun terakhir menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa perkara yang disorot antara lain kasus dana hibah, dugaan kredit fiktif di Bank Jatim, perkara PT DABN, dugaan korupsi di Dinas ESDM Jatim, dugaan penyimpangan dana BOS, hingga pendalaman kasus di RSUD Dr. Soetomo yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Dalam orasinya, Musfiq meminta KPK dan Kejaksaan untuk menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara-perkara tersebut, termasuk jika ditemukan fakta hukum baru dalam proses penyidikan maupun persidangan.
Menurutnya, berbagai kasus yang muncul di lingkungan birokrasi Jawa Timur seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Musfiq di hadapan peserta aksi.
Soroti Sejumlah Perkara yang Ditangani KPK dan Kejaksaan
Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim juga menyinggung sejumlah fakta yang terungkap dalam proses hukum beberapa kasus korupsi. Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa penentuan keterlibatan seseorang tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang berlaku.
Massa aksi menilai berbagai perkara korupsi yang terjadi di sejumlah sektor pemerintahan daerah perlu diusut hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi.
Enam Tuntutan Jaka Jatim
Dalam demonstrasi tersebut, Jaka Jatim menyampaikan enam tuntutan kepada KPK dan Kejaksaan, yakni:
1. Mengusut tuntas seluruh kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur tanpa tebang pilih.
2. Menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak yang diduga menerima manfaat.
3. Mengungkap secara terang pihak yang bertanggung jawab dalam setiap perkara korupsi yang sedang ditangani.
4. Menjamin independensi penegakan hukum dalam kasus dana hibah, Bank Jatim, PT DABN, Dinas ESDM Jatim, dan sektor pendidikan.
5. Mengusut kerugian negara yang ditimbulkan hingga ke aktor utama yang diduga terlibat.
6. Menetapkan tersangka terhadap siapa pun apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
