Pamekasan— Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai dampak banjir terhadap sektor pendidikan di sejumlah wilayah Sumatra. Pemerintah mencatat sedikitnya 6.431 ruang kelas rusak akibat bencana tersebut.
Laporan itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Sekolah terdampak berada di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, dengan proses pendataan yang masih terus berlangsung.
“Untuk PAUD yang terdampak 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274 satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam laporannya kepada Presiden.
Selain sekolah terdampak, Abdul Mu’ti melaporkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pendidikan.
“Sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, serta 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat IFP yang terdampak banjir,” kata dia. Kerusakan juga terjadi pada 3.420 unit toilet sekolah.
Pemerintah, lanjut Abdul Mu’ti, telah menyalurkan bantuan darurat dalam bentuk barang untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
“Yang sudah kami lakukan, pertama bantuan dalam bentuk barang 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan bantuan dari berbagai sumber.
“Bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran existing, Rp18,53 miliar dari anggaran revisi, serta tunjangan khusus guru di daerah bencana sebesar Rp35 miliar,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada para pendidik di wilayah terdampak.
“Sebanyak 16.500 guru akan menerima bantuan, masing-masing sebesar Rp2 juta per guru, dan anggarannya masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujarnya.
Terkait kebijakan pembelajaran, Abdul Mu’ti menyampaikan pemerintah menyiapkan penyesuaian kurikulum sesuai fase penanganan bencana.
“Pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial, termasuk literasi, numerasi, kesehatan, keselamatan diri, serta dukungan psikososial,” kata dia.
Pada tahap pemulihan berikutnya, kurikulum akan diarahkan pada pembelajaran adaptif dan penguatan pendidikan kebencanaan agar layanan pendidikan di wilayah terdampak dapat pulih secara bertahap.
