Keterlibatan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam berbagai isu ekonomi memicu kritik. Alih-alih menenangkan pasar, langkah politik tersebut justru dinilai menimbulkan sentimen negatif karena dianggap melampaui kewenangan lembaga yang memiliki otoritas mengelola stabilitas ekonomi nasional.
Sorotan muncul setelah Dasco disebut ikut berperan dalam komunikasi terkait gejolak nilai tukar rupiah dan berbagai persoalan ekonomi strategis. Peran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan antara aktor politik dengan institusi ekonomi yang selama ini dijaga independensinya, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Sejumlah pengamat menilai pasar keuangan sangat sensitif terhadap sinyal politik. Investor cenderung menginginkan kepastian bahwa kebijakan ekonomi ditentukan oleh lembaga yang memiliki mandat resmi, bukan oleh elite politik yang berada di luar struktur pengambil kebijakan ekonomi.
Kolumnis Tempo menilai keterlibatan Dasco dalam urusan ekonomi menciptakan persepsi bahwa pusat pengambilan keputusan tidak lagi berada sepenuhnya di tangan otoritas ekonomi. Persepsi semacam itu dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan pelaku pasar terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.
Dalam dunia investasi, kepercayaan merupakan modal utama. Sedikit saja muncul kesan adanya intervensi politik terhadap kebijakan ekonomi, pasar dapat merespons dengan kehati-hatian yang lebih tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar maupun pasar keuangan.
Kritik juga mengarah pada pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selama ini independensi tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang kredibilitas Indonesia di mata investor global. Campur tangan aktor politik, meski bertujuan meredam situasi, dinilai dapat menimbulkan persepsi berbeda di kalangan pasar.
Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai komunikasi politik tetap diperlukan dalam situasi tertentu. Namun, komunikasi tersebut seharusnya memperkuat pesan dari otoritas ekonomi, bukan justru menimbulkan kesan adanya pusat kekuasaan lain di luar lembaga resmi.
Perdebatan mengenai manuver Dasco akhirnya berkembang menjadi isu yang lebih luas, yakni pentingnya menjaga batas yang tegas antara ranah politik dan pengelolaan ekonomi. Di tengah tantangan ekonomi global, kepastian tata kelola dinilai menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan kebijakan fiskal maupun moneter itu sendiri.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makro, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap institusi dan konsistensi tata kelola pemerintahan. Ketika batas kewenangan terlihat kabur, pasar dapat memberikan respons negatif meski tujuan intervensi dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas.
