JAKARTA – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor kesehatan dinilai dapat menjadi solusi untuk membantu pelayanan medis di daerah yang masih kekurangan dokter.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan AI hanya berfungsi sebagai alat pendukung dan tidak dapat menggantikan tenaga medis.
Nihayatul menyampaikan, perkembangan teknologi AI sudah dimanfaatkan di berbagai bidang sehingga layak dipertimbangkan untuk mendukung pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil yang belum memiliki dokter.
“Kalau memang AI sudah berkembang sedemikian rupa, apakah memungkinkan teknologi itu digunakan untuk membantu diagnosis atau analisis penyakit di daerah yang kekurangan dokter?” kata Nihayatul dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI.
Menurutnya, kebutuhan dokter di Indonesia masih menjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Proses pendidikan dokter memerlukan waktu bertahun-tahun, mulai dari pendidikan akademik, koas hingga siap bertugas melayani masyarakat.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memanfaatkan teknologi sebagai solusi sementara sembari mempercepat penambahan jumlah tenaga medis melalui pendidikan dan distribusi dokter ke berbagai daerah.
“Kalau pendidikan dokter membutuhkan waktu lama, masyarakat di daerah tentu tidak bisa terus menunggu. Teknologi seperti AI bisa menjadi alternatif untuk membantu pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Selain AI, Nihayatul juga menyinggung perkembangan layanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine dan operasi jarak jauh yang dinilai menunjukkan kemajuan pesat. Menurutnya, inovasi serupa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI dan telemedicine, dalam pelayanan kesehatan. Namun, ia menegaskan teknologi tidak boleh menggeser prioritas utama pemerintah, yakni menambah jumlah dokter dan memperbaiki pemerataan tenaga kesehatan.
“AI itu alat bantu. Telemedicine juga alat bantu. Tetapi dokter tetap harus ada karena pemeriksaan pasien tidak hanya melihat data, melainkan juga membutuhkan pemeriksaan fisik dan penilaian klinis,” kata Budi.
Budi menjelaskan, kecerdasan buatan dapat membantu tenaga kesehatan dalam membaca hasil pemeriksaan atau memberikan rekomendasi berdasarkan data medis. Namun, keputusan akhir terkait diagnosis dan tindakan medis tetap harus dilakukan oleh dokter.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah dokter melalui penambahan kapasitas pendidikan kedokteran serta memperbaiki distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang setara.
Dengan demikian, pemanfaatan AI dipandang sebagai pelengkap dalam sistem layanan kesehatan, bukan sebagai pengganti dokter. Pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat mempercepat pelayanan medis sekaligus tetap menjaga kualitas diagnosis dan keselamatan pasien.
