JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia belum bisa meningkat secara signifikan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada kebocoran penerimaan negara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa keterbatasan anggaran negara berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru maupun pegawai negeri.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus saudara-saudara,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, berbagai bentuk kebocoran dan praktik manipulasi pelaporan transaksi perdagangan telah menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar.
Ia mencontohkan praktik under invoicing yang dilakukan sebagian pelaku usaha, yakni melaporkan nilai atau volume ekspor lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Akibatnya, negara kehilangan potensi pemasukan yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program publik.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujarnya.
Kebocoran Anggaran Capai Rp2.500 Triliun per Tahun
Prabowo mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang diterimanya dari para ahli, kebocoran penerimaan negara diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.
Angka tersebut dinilai sangat besar dan berpengaruh terhadap kemampuan negara membiayai pembangunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan aparatur negara.
“Kalau kebocoran itu bisa ditekan, tentu ruang fiskal pemerintah akan semakin besar untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menyebut Indonesia telah mengalami kerugian sekitar 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.000 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara.
Pemerintah Janji Perbaiki Tata Kelola
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan tata kelola ekonomi dan perdagangan guna menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat anggaran pemerintah sehingga program-program strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, dapat direalisasikan secara lebih optimal.
Pernyataan Presiden kembali menyoroti pentingnya reformasi tata kelola keuangan negara. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan nasional, kesejahteraan guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
