Analisa – Partai Hanura menjadikan isu bencana nasional sebagai perhatian utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Rabu, 4 Desember 2025, di Jakarta.
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), membuka agenda dengan menyoroti bencana yang menimpa tiga provinsi dan menyebabkan lebih dari 700 warga mengalami luka-luka.
“Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Kita mengalami tekanan global di bidang ekonomi, sosial, bahkan budaya, lalu datang pula bencana yang melukai lebih dari 700 warga,” ujar Oso dalam pidatonya. Ia menyampaikan bahwa situasi kebencanaan tersebut menunjukkan tantangan yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga dipengaruhi kondisi global.
Oso menyebut perlunya sensitivitas politik dalam menghadapi situasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa partai politik harus terlibat dalam upaya penanganan, tidak hanya mengikuti perkembangan di ruang publik.
Menurut dia, isu bencana merupakan persoalan yang membutuhkan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pidato tersebut, Oso juga menyinggung munculnya wacana penetapan status bencana nasional atas tragedi yang terjadi. Ia menyatakan bahwa desakan itu dapat dimaklumi, tetapi kebijakan publik memiliki konsekuensi anggaran yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
“Negara memiliki keterbatasan anggaran. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan sesuatu yang dampaknya luas,” ujarnya.
Oso menyampaikan bahwa Hanura mengambil inisiatif untuk menggalang dana guna membantu korban bencana. Penggalangan dana internal tersebut disebut berhasil mengumpulkan Rp1,8 miliar dalam waktu kurang dari 18 jam.
“Solidaritas itu harus bergerak cepat. Partai politik tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus hadir di saat rakyat membutuhkan,” kata Oso.
Ia menambahkan bahwa gerakan solidaritas tersebut diharapkan terus menjadi bagian dari identitas Hanura.
Rakernas, menurut Oso, tidak hanya menyusun agenda kerja partai, tetapi juga menegaskan kembali komitmen terhadap nilai kemanusiaan di tengah dinamika nasional.
Pidato Oso ditutup dengan penegasan bahwa peran politik tidak hanya diukur dari capaian elektoral, tetapi juga dari kontribusi nyata untuk masyarakat, terutama dalam situasi darurat bencana.
