Jakarta — Gelombang hoaks dan disinformasi di Indonesia kian sulit dibendung. Kini, ia hadir dalam wajah baru: deepfake dan penipuan digital berbasis kecerdasan buatan. Fenomena itu menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang digelar Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) di Resto Lara Djonggrang, Menteng, Jakarta, Rabu siang.
Dalam riset yang dilakukan sepanjang 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Mafindo mencatat 1.593 hoaks beredar di berbagai platform digital. Angka itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari temuan tersebut, konten berbasis deepfake menjadi perhatian utama karena meningkat tajam, terutama yang bermuatan politik dan sosial.
“Evolusi hoaks kini menyusup di setiap celah regulasi dan literasi digital masyarakat,” kata Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia mencontohkan video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dibuat seolah-olah sedang merendahkan profesi guru. Video tersebut sempat memicu kemarahan publik dan gelombang perundungan di media sosial. Contoh lain adalah sosok fiktif “Ibu Ana berkerudung pink” yang digunakan untuk mendeligitimasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat.
“Konten semacam ini sengaja didesain untuk memantik emosi dan memecah masyarakat. Deepfake mudah dibuat, tapi semakin sulit dideteksi,” ujar Septiaji.
Selain deepfake, Mafindo juga menyoroti lonjakan penipuan digital atau scam yang makin kompleks. Banyak di antaranya memakai nama BUMN atau program pemerintah untuk menipu publik—mulai dari lowongan kerja fiktif di Pertamina, investasi palsu, hingga pesan berantai bantuan sosial.
“Scam ini sering luput dari perhatian media, padahal korbannya sangat banyak,” kata Septiaji. Ia menjelaskan, modus baru itu memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data hasil kebocoran data pribadi untuk menarget korban secara spesifik.
Presidium Mafindo bidang Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, menilai penggunaan AI dalam produksi hoaks telah meningkat signifikan. “Kami menemukan makin banyak konten palsu berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi publik awam. Ini menggerus kepercayaan terhadap lembaga negara dan korporasi besar,” ujarnya.
Dari sisi akademik, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi disinformasi digital. “Literasi digital bukan cuma soal teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi,” katanya.
Menurut Lely, pemerintahan Prabowo–Gibran yang baru berjalan satu tahun masih rawan diserang hoaks. “Hoaks bisa mengguncang legitimasi kebijakan, memengaruhi opini publik, bahkan mengganggu stabilitas hukum, politik, dan keamanan. Karena itu, para elit komunikasi harus adaptif dan melek teknologi,” ujarnya menegaskan.
Diskusi yang dihadiri jurnalis, akademisi, dan komunitas literasi digital itu menegaskan perlunya strategi nasional menghadapi gelombang disinformasi berbasis AI. Mafindo menilai, kedaulatan informasi digital Indonesia hanya bisa dijaga melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, BUMN, media, dan masyarakat sipil.
“Kalau kita tidak bersiap sekarang, arus disinformasi akan lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis,” kata Septiaji menutup diskusi.
