analisa.co — Penanganan kasus perdagangan gula kristal rafinasi di Pamekasan kembali memantik kontroversi publik menyusul dugaan adanya ketimpangan penegakan hukum yang dirasakan oleh pihak keluarga terdakwa. Sorotan tajam kini diarahkan kepada integritas dan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah muncul indikasi bahwa aktor intelektual di balik jaringan distribusi ilegal tersebut belum tersentuh proses hukum secara adil.
Ketidakpuasan ini bermula dari vonis penjara selama empat bulan yang dijatuhkan kepada H. Aminullah pemilik toko Riski Murni. Pihak keluarga merasa terpukul dan menilai hukuman tersebut tidak proporsional, sementara aktor yang memegang kendali rantai pasok utama, H. Fathor, masih menjalani proses persidangan dengan alur penanganan yang dinilai janggal. Keluarga menduga H. Aminullah sengaja diposisikan sebagai “tumbal” dalam lingkaran hitam perdagangan komoditas terlarang ini.
Situasi hukum yang membelit para pihak kian memanas setelah kuasa hukum terdakwa, Achmad Agung, S.H., M.H., membeberkan sejumlah temuan krusial kepada awak media. Berdasarkan penuturannya, terdapat dugaan penekanan psikologis yang dilakukan oleh oknum jaksa bernama Yurike terhadap kliennya.
“Klien kami sempat dilarang menggunakan pendamping hukum dengan ancaman tidak akan diberikan bantuan jika tetap memakai jasa pengacara,” ujar Achmad Agung saat menyampaikan keterangan resmi kepada publik. Sabtu 7/11/26.
Pernyataan tersebut memicu pertanyaan besar terkait objektivitas penegak hukum dalam mengawal proses peradilan yang bersih dan transparan. Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh catatan nota transaksi, arus transfer rekening, hingga dokumen pengiriman barang harus dibuka secara terang-benderang guna memetakan peran masing-masing pihak secara akurat.
Berdasarkan berkas perkara, aliran distribusi menunjukkan bahwa H. Fathor bersama putranya, Maftuh Hidayatullah, bertindak sebagai penyedia dan pemasok komoditas ilegal yang diperoleh dari jaringan di luar daerah asal kabupaten Malang sebelum didistribusikan secara masif ke toko milik H. Aminullah dengan frekuensi pengiriman mencapai ratusan sak per tahap.
Menanggapi persidangan H. Fathor yang masih bergulir, pihak pembela mendesak Majelis Hakim agar bersikap objektif dan tidak serta-merta menerima klaim ketidaktahuan para terdakwa. Tim kuasa hukum menuntut agar penerapan hukuman berlandaskan prinsip keadilan proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika keterlibatan utama terbukti secara sah, vonis yang dijatuhkan tidak boleh lebih ringan daripada pihak yang hanya berperan sebagai pengecer hilir,” tegas Achmad





