Analisa, Surabaya – Polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah beredar informasi bahwa harga sepatu dalam program tersebut disebut mencapai Rp700 ribu per pasang.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Ia menegaskan bahwa angka yang beredar masih merupakan bagian dari perencanaan awal dan belum menjadi nilai final.
“Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5).
Menurutnya, mekanisme lelang terbuka akan menentukan harga akhir yang berpotensi lebih rendah dari nilai perencanaan. Ia juga menekankan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan.
“Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” ucapnya.
Di sisi lain, isu ini turut menyeret nama salah satu merek sepatu lokal yang produknya muncul dalam pemberitaan. Berdasarkan penelusuran pada platform belanja daring, produk sepatu dengan merek Stradenine ditemukan dipasarkan dengan harga sekitar Rp179.900 per pasang.
Menanggapi hal tersebut, pihak Stradenine menyampaikan klarifikasi resmi. Mereka membenarkan bahwa foto produk yang beredar merupakan salah satu artikel mereka dengan harga tersebut, namun menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat.
“STRADENINE TIDAK PERNAH TERLIBAT, MENGETAHUI, ATAU MENERIMA PESANAN SECARA LANGSUNG DALAM PENGADAAN SEPATU YANG SEDANG DIBERITAKAN.”
Stradenine juga menyampaikan bahwa produk mereka secara umum berada pada kisaran harga Rp100 ribuan hingga Rp300 ribuan per pasang, serta menegaskan posisinya sebagai brand lokal yang menjangkau berbagai kalangan.
Sebelumnya, anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat disebut mencapai Rp27 miliar, sehingga memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut.
