JAKARTA – Penampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menuai sorotan. Pengamat komunikasi politik menilai sikap, gestur, hingga nada bicara Jokowi selama persidangan merupakan bagian dari strategi membangun citra di hadapan publik.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, bahkan menilai Jokowi melakukan semacam sandiwara melalui komunikasi verbal dan nonverbal ketika menghadapi persidangan yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menurut Jamiluddin, Jokowi berupaya menampilkan kesan seolah-olah hanya menyampaikan fakta apa adanya kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasihat hukum.

Ia juga menyoroti cara Jokowi menanggapi persoalan etika pihak lawan, khususnya Roy Suryo. Meski menyampaikan tanggapan tersebut, Jokowi dinilai tetap menggunakan nada bicara yang terkendali dan terukur.

“Penggunaan lambang verbal tersebut mengindikasikan Jokowi ingin menyampaikan kepada publik bahwa dirinya siap menghadapi sidang tersebut. Ketenangan dengan intonasi yang relatif datar memberi kesan Jokowi mampu mengendalikan emosinya,” ujar Jamiluddin di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Gestur Jokowi Dinilai Bangun Citra Korban

Tak hanya cara berbicara, Jamiluddin juga mengamati bahasa tubuh Jokowi selama menjalani persidangan.

Menurut dia, mantan presiden tersebut berusaha membangun bingkai sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan ijazah palsu.

Penilaian itu terlihat dari sikap Jokowi yang duduk tenang, ekspresi wajah datar, serta gerakan tubuh yang dinilai minim menunjukkan ketakutan, kemarahan, maupun kepanikan ketika menjawab pertanyaan.

Jamiluddin menilai kombinasi gestur dan pembawaan tersebut membentuk kesan bahwa Jokowi merupakan pihak yang sedang diuji dan dirugikan dalam perkara tersebut.

Selain itu, sikap Jokowi yang mengikuti prosedur persidangan secara tertib juga dinilai sebagai upaya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum.

“Jadi, Jokowi ingin menunjukkan sebagai warga negara kebanyakan yang patuh dan taat aturan. Jokowi tidak menunjukkan layaknya mantan presiden,” kata Jamiluddin.

Salah satu momen yang mendapat perhatian Jamiluddin adalah ketika Jokowi meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan dokumen ijazah aslinya kepada pengunjung sidang.

Dokumen tersebut mencakup ijazah dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Jamiluddin, tindakan tersebut merupakan bentuk komunikasi visual yang sengaja ditonjolkan untuk memengaruhi persepsi masyarakat.

Ia juga menyoroti gestur Jokowi ketika membungkuk mengambil map berisi dokumen ijazah yang diletakkan di bawah kursi persidangan.

Gerakan itu dinilai memberikan kesan tenang dan rendah hati. Jamiluddin melihatnya sebagai bagian dari upaya membangun simpati publik.

Di sisi lain, penampilan Jokowi di ruang sidang belum tentu mengubah pandangan seluruh masyarakat.

Perbedaan persepsi publik terhadap mantan presiden tersebut masih sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian masyarakat sebelum persidangan berlangsung.

Dalam konteks ini, strategi komunikasi yang ditampilkan Jokowi berpotensi diterima secara berbeda oleh kelompok pendukung dan pihak yang mengkritiknya.

Sementara itu, polemik ijazah Jokowi masih menjadi perhatian publik. Kehadiran Jokowi di PN Jakarta Timur pada 5 November 2026 menjadi salah satu momen penting dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa sebagai terdakwa.

Penilaian pengamat terhadap gestur dan cara bicara Jokowi tersebut merupakan analisis komunikasi politik, bukan kesimpulan hukum mengenai perkara ijazah yang sedang disidangkan.