JAKARTA – Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki dampak politik yang lebih luas. Peristiwa tersebut bahkan disebut sebagai bagian dari upaya memutus pengaruh kelompok yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan sebutan Geng Solo.

Penilaian tersebut disampaikan Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman. Ia melihat perkembangan kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika persaingan politik di lingkaran kekuasaan pemerintahan Prabowo.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menurut Ali, saat ini terdapat dua kelompok yang kerap dikaitkan dengan persaingan pengaruh politik, yakni kelompok yang dekat dengan Jokowi atau Geng Solo dan kelompok Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Geng Hambalang.

“Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berupaya memutus pengaruh geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden Prabowo Subianto,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Ali menilai dinamika politik tersebut juga terlihat dari pergantian sejumlah pejabat yang dianggap memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Menurutnya, perubahan konfigurasi kekuasaan di pemerintahan Prabowo berpotensi memengaruhi posisi kelompok yang sebelumnya memiliki pengaruh dalam pemerintahan.

Ia juga memperkirakan kelompok yang terdampak perubahan tersebut tidak akan tinggal diam. Bahkan, menurut Ali, bukan tidak mungkin muncul perlawanan politik untuk mempertahankan pengaruh yang selama ini dimiliki.

“Secara normatif kubu Jokowi kemungkinan tidak akan tinggal diam dan sangat mungkin melakukan perlawanan,” ujarnya.

Meski demikian, Ali berharap persaingan di antara kelompok elite politik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas nasional.

Ia mengingatkan agar dinamika politik di tingkat atas tidak sampai berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026).

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan sekretaris pribadinya Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Penetapan tersangka itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.

“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Ketiganya diduga melakukan penyadapan di luar tugas institusi kepolisian dalam kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Perkembangan kasus ini pun memunculkan perhatian terhadap dinamika hubungan politik di lingkaran pemerintahan. Namun, dugaan keterlibatan dalam perkara hukum dan spekulasi mengenai persaingan politik tetap perlu dibedakan serta dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.