Pamekasan – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan mengakui masih banyak persoalan dalam data bantuan sosial (bansos) yang menyebabkan penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Ketidaktepatan tersebut mencakup aspek data, sasaran penerima, hingga administrasi, sehingga berpotensi membuat warga miskin tidak terjangkau program perlindungan sosial.
Pengakuan itu disampaikan Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat dalam forum diskusi publik (FGD) yang digelar Forum Wartawan Pamekasan (FWP) di Kafe Manifesco, Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan, Senin (15/12/2025).
“Tidak tepat banyak, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat administrasi. Begitulah kerikil tajam yang harus dihadapi Dinas Sosial Pamekasan,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama ketidaktepatan data adalah persoalan penyalahgunaan identitas kependudukan.
Menurut Herman, terdapat kasus di mana identitas seseorang digunakan pihak lain untuk transaksi pembelian mobil, kredit sepeda motor, hingga pinjaman online.
Kondisi tersebut menyebabkan sistem mendeteksi yang bersangkutan sebagai warga mampu, sehingga otomatis gugur dari kategori penerima bantuan.
“Terkadang ada identitas yang dipakai orang lain untuk membeli mobil, kredit motor, atau pinjaman online, sehingga tidak masuk kategori miskin,” katanya.
Persoalan akurasi data kesejahteraan sosial juga disorot anggota Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, Tabri S Munir. Ia mengungkapkan temuan di Kecamatan Proppo, di mana dari satu kelompok permukiman berisi 18 rumah warga tidak mampu, delapan rumah tidak menerima bantuan karena tercatat berada di desil enam dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Padahal satu kelompok permukiman itu seluruhnya warga kurang mampu. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pendataan,” kata Tabri.
Ia menegaskan, ketidakakuratan data berpotensi besar menimbulkan salah sasaran bantuan sosial. Karena itu, DPRD merekomendasikan penyederhanaan variabel pendataan agar potensi kesalahan bisa ditekan, penambahan jumlah operator penginput data, serta permintaan akses data by name by address dari Kementerian Sosial agar pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan data secara langsung.
Ketua FWP Ongky Arista UA mengatakan, FGD tersebut digelar sebagai bagian dari peran pers dalam menyediakan ruang diskusi publik atas persoalan yang berdampak luas bagi masyarakat. Menurut dia, isu data kesejahteraan sosial tidak cukup diselesaikan melalui pemberitaan singkat, melainkan membutuhkan pembahasan mendalam lintas sektor.
“Persoalan ini kompleks dan menyentuh langsung hak warga miskin. Karena itu, perlu duduk bersama antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Ongky.
FGD tersebut juga dihadiri Kepala BPS Pamekasan Parsad Barkah Pamungkas, Koordinator Wilayah PKH Jatim VI Hanafi, serta Kabid PPM Bapperida Choirul. Seluruh pihak menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dalam memperbaiki dan memutakhirkan data kesejahteraan sosial di Pamekasan.
Parsad menegaskan, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data acuan yang valid dari kementerian. Sementara Hanafi menekankan pentingnya kerja kolaboratif dan integritas seluruh pihak agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Data akan akurat jika kita bekerja bersama. Pers mengawal, dewan mengawasi, dan pemerintah menjaga integritas,” kata Hanafi.
Choirul menambahkan, integritas petugas pendata menjadi kunci utama dalam memastikan kualitas data. Menurut dia, kesalahan sejak tahap awal pendataan akan berdampak panjang pada kebijakan dan penyaluran bantuan sosial.
“Karena data sampah akan menghasilkan data sampah,” ujarnya.
