Analisa, Bogor – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menyatakan dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, H. M. Soeharto.
Dukungan tersebut disampaikan di tengah kembali munculnya perdebatan publik mengenai kelayakan Soeharto memperoleh gelar tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, menyebut kiprah Soeharto memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia menilai, Soeharto berkontribusi besar dalam memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional pasca-1965.
“Kita harus jujur mengakui, beliau mengambil alih negara di masa krisis dengan inflasi mencapai 600 persen. Namun dari situ, bangsa ini justru bangkit dan menapaki jalan modernisasi,” ujar Moeltazam di Bogor, Rabu (5/11).
Moeltazam menjelaskan, kepemimpinan Soeharto melalui Trilogi Pembangunan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan memberikan arah kebijakan yang jelas bagi pembangunan Indonesia.
“Bangsa ini pernah begitu percaya diri, bergerak bersama di bawah satu visi pembangunan. Itulah semangat yang kini kita rindukan,” katanya.
Salah satu capaian yang disorot HMI Kota Bogor ialah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Moeltazam menilai pencapaian tersebut menjadi bukti keberhasilan kerja kolektif bangsa.
“Bayangkan, dari negara pengimpor beras, kita bisa mandiri dan diakui dunia. Itu bukan semata keberhasilan seorang Soeharto, melainkan hasil kerja kolektif seluruh rakyat,” ucapnya.
Selain di sektor ekonomi, Moeltazam juga menyinggung kebijakan di bidang pendidikan melalui program SD Inpres, yang dinilai membuka akses lebih luas bagi masyarakat pedesaan terhadap pendidikan dasar.
“Kalau hari ini anak-anak di pelosok desa bisa membaca dan menulis, itu juga buah dari kebijakan masa lalu yang berpihak pada rakyat kecil. Kita harus objektif melihatnya,” ujar Moeltazam.
Meski demikian, ia mengakui terdapat catatan kritis terhadap masa pemerintahan Soeharto, termasuk dalam aspek demokrasi dan hak asasi manusia.
Menurutnya, penilaian terhadap sejarah perlu dilakukan secara proporsional dan berimbang.
“Tak ada pemimpin yang tanpa cela. Namun menutup mata terhadap jasa besar beliau sama saja mengingkari bagian dari sejarah bangsa sendiri,” tuturnya.
Moeltazam menambahkan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar bentuk penghormatan simbolik, tetapi sebagai upaya menempatkan sejarah secara adil.
“Menghargai jasa para pendahulu bukan berarti menghapus kesalahan, tetapi memberi ruang bagi penilaian yang utuh,” ujarnya.
Ia juga mengajak generasi muda untuk melihat masa lalu dengan sikap terbuka dan arif.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan sejarahnya. Sudah saatnya kita bersikap arif, melihat Soeharto bukan hanya dari sisi gelap, tetapi juga dari cahaya yang pernah ia nyalakan bagi bangsa ini,” pungkasnya.
