Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menyebut kerusakan hutan dan alih fungsi lahan sebagai faktor utama di balik banjir bandang dan longsor maut yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, Walhi menyinggung aktivitas pertambangan dan konsesi kehutanan, termasuk tambang emas Martabe serta konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang disebut-sebut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi lingkungan.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menegaskan bahwa bencana yang menelan ratusan korban jiwa tersebut tidak bisa semata-mata disalahkan pada cuaca ekstrem. Menurutnya, hujan lebat hanya menjadi pemicu, sementara kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama menjadi penyebab utama besarnya dampak bencana.
“Pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” kata Rianda dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Walhi mencatat, dalam satu dekade terakhir lebih dari 2.000 hektare hutan di Sumut, khususnya di kawasan ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli, telah mengalami kerusakan. Rianda menilai kondisi ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah sejak 2014 yang mengubah status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), salah satunya melalui Surat Keputusan Nomor 579.
Perubahan status tersebut, menurut Walhi, membuka ruang masuknya berbagai investasi skala besar di kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis. Sejumlah proyek yang disorot antara lain pembangunan PLTA NSHE Batang Toru, perluasan tambang emas Martabe, konsesi PT Toba Pulp Lestari, serta ekspansi perkebunan sawit.
Rianda menilai aktivitas-aktivitas tersebut telah merusak daerah hulu sungai dan badan sungai, sekaligus memutus koridor satwa liar seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatra.
“Pertambangan emas itu berada di sekitar Sungai Batang Toru. Di sisi lain ada Sungai Garoga. Dua sungai itu hulunya berasal dari wilayah yang kini sudah rusak. Kerusakan itu bukan alami, tetapi akibat aktivitas tambang dan pembangunan PLTA,” ujarnya.
Selain kawasan Tapanuli, Walhi juga menyoroti dampak banjir di wilayah pesisir Kabupaten Langkat. Desa Kuala Serapuh dan kawasan Besitang dilaporkan sempat terendam selama beberapa hari tanpa pasokan logistik yang memadai dan belum seluruhnya tercatat sebagai wilayah terdampak.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara mencatat dampak bencana terus bertambah. Hingga Senin (1/12), total warga terdampak mencapai 360.216 kepala keluarga atau sekitar 1.358.348 jiwa.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, menyebutkan sebanyak 226 orang ditemukan meninggal dunia, 188 orang masih dinyatakan hilang, dan 603 warga mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga terus meningkat seiring tingginya potensi bencana susulan.
Gangguan infrastruktur turut memperparah kondisi di lapangan. Di sejumlah wilayah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, jaringan komunikasi sempat terputus akibat pemadaman listrik. Akses komunikasi baru kembali tersambung pada 28 November melalui dukungan jaringan Starlink.
walhi menegaskan banjir bandang di Sumatra Utara bukan sekadar bencana alam, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan yang dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun.
Organisasi lingkungan itu mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang, menghentikan alih fungsi hutan di kawasan rawan bencana, serta meninjau ulang proyek-proyek yang dinilai berisiko terhadap keselamatan masyarakat.
