Jakarta — Pemerintah akan menerapkan skema efisiensi anggaran dalam tiga tahap sepanjang tahun 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa strategi efisiensi ini telah disiapkan secara bertahap guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.
“Kan tahap satu, tahap dua, tahap tiga kita jalankan nanti,” ujar Purbaya saat acara halal bihalal di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Purbaya menegaskan, total efisiensi anggaran yang telah dirancang mencapai Rp 81 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas aman 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai amanat undang-undang.
Ia memastikan, dengan skema tersebut, defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar 2,68 persen PDB tidak akan melampaui ambang batas.
“Yang jelas anggarannya sudah clear. Jadi APBN saya bisa dikendalikan, enggak tembus 3 persen,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa efisiensi Rp 81 triliun tersebut berada di luar realokasi anggaran yang telah dilakukan pemerintah.
Menurut dia, pemerintah juga telah melakukan relokasi anggaran hingga sekitar Rp 800 triliun sebagai bagian dari penyesuaian fiskal menghadapi dinamika global.
“Total kurang lebih US$ 70 miliar. Yang sudah direalokasi kurang lebih mencapai Rp 800 triliun, di luar itu bapak perintahkan efisiensi kembali sudah dapat sekitar Rp 81 triliun,” ujar Prasetyo saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda di Hambalang.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global serta menjaga kesinambungan pembangunan.
