Jakarta — Pemerintah resmi menambah kuota liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Bahlil mengatakan Presiden meminta agar pasokan LPG subsidi tetap aman, terutama menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menambah kuota sekitar 350 ribu ton dari alokasi yang sebelumnya tercantum dalam APBN.
“Presiden menegaskan bahwa pasokan LPG subsidi tidak boleh kurang menjelang Nataru. Karena itu kita menambah sekitar 350 ribu ton untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujar Bahlil.
Ia memastikan penambahan kuota tidak menambah beban anggaran negara. Menurut Bahlil, turunnya harga ICP (Indonesia Crude Price) membuat realisasi subsidi LPG tetap berada di bawah plafon APBN 2025. Pemerintah telah menetapkan total anggaran subsidi LPG sekitar Rp82 triliun, dan meski kuota ditambah, kebutuhan subsidinya dinilai masih di bawah angka tersebut.
“Tidak ada penambahan anggaran karena harga ICP dunia turun. Dengan tambahan kuota, realisasinya tetap di bawah plafon APBN,” katanya.
Meski kuota ditambah, skema pengetatan distribusi LPG subsidi melalui mekanisme Data Terpadu Sosial (DTS) masih dalam pembahasan. Pemerintah, menurut Bahlil, belum memutuskan siapa saja yang berhak membeli LPG subsidi dalam skema baru tersebut.
“Skema distribusinya masih dibahas, belum final. Kita lihat nanti bagaimana mekanisme terbaik agar tepat sasaran,” ujarnya.
Penambahan kuota ini berlaku untuk kebutuhan tahun 2025. Sementara itu, APBN 2026 tetap mengikuti asumsi yang telah disepakati sebelumnya, meski Bahlil menyebut terbuka kemungkinan penyesuaian jika harga minyak dunia terus bergerak turun.
“Semua kemungkinan kita lihat. Yang penting pasokan aman dan subsidi tersalurkan sesuai kebutuhan,” kata Bahlil.
