Pamekasan – Aktivis yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Madura (BMM) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (29/1/2026). Mereka mengungkap dugaan pengaturan proyek fisik, konsultan, hingga mutasi jabatan yang diduga melibatkan orang terdekat Bupati Pamekasan.
Ketua BMM, Sujai, menyebut terdapat indikasi keterlibatan asisten pribadi (aspri) Bupati Pamekasan, Fathorrahman, dalam mengatur proyek di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengatasnamakan bupati.
“Dalam Perubahan APBD 2025 terdapat beberapa kode khusus proyek yang diduga dikapling melalui aspri dan diklaim sebagai pokok-pokok pikiran dewan oleh dinas,” ujar Sujai dalam orasinya.
Ia mengungkapkan, proyek-proyek tersebut berada di Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan. Bahkan, sebagian proyek itu diduga akan diperjualbelikan untuk menutup utang Pilkada.
Selain itu, Sujai juga menuding adanya keterlibatan istri kedua Bupati Pamekasan, Tinuk, dalam intervensi kebijakan pemerintahan, termasuk pengaturan proyek fisik dan konsultan.
“Di antaranya pada program konsultan pembangunan Pustu di Dinas Kesehatan, konsultan bidang SMP di Disdikbud melalui orang kepercayaannya, serta pekerjaan fisik di Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.
BMM juga menyoroti rencana mutasi jabatan eselon III yang disebut-sebut melibatkan orang dekat bupati dan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam proses lobi jabatan.
“Tim ini diduga terdiri dari dua aspri bupati dan istri kedua bupati yang dikomandoi salah satu kepala dinas. Kami mencurigai adanya tarif jabatan untuk posisi strategis,” ujar Sujai.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dugaan penyalahgunaan APBD yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat. BMM juga berencana menggelar aksi lanjutan.
“Kami akan melakukan aksi demonstrasi jilid II untuk membuka data mafia APBD Pamekasan. Kami berharap ini menjadi perhatian aparat penegak hukum, terutama KPK,” ucapnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman membantah seluruh tuduhan yang disampaikan BMM. Ia menegaskan bahwa Fathorrahman tidak pernah meminta jatah proyek atas namanya.
“Kalau ada bukti meminta jatah proyek atau kompensasi, tunjukkan. Akan saya copot,” tegas Kholilurrahman.
Ia juga membantah tudingan keterlibatan istri keduanya dalam intervensi pemerintahan.
“Saya bertanggung jawab penuh bahwa yang disebut-sebut itu tidak terlibat dalam intervensi pemerintah,” katanya.
Terkait mutasi jabatan, Kholilurrahman menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan. Menurut dia, mekanisme mutasi dilakukan seperti sebelumnya dan tidak diketahui oleh pejabat yang bersangkutan.
“Banyak yang justru kaget ketika menerima undangan mutasi pada malam hari,” ujarnya.
