Pamekasan— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (12/3/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuding Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan tidak maksimal dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Bupati Pamekasan. Aparat kepolisian yang berjaga menghadang sehingga terjadi aksi dorong-dorongan. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor dan membakar ban di depan pintu masuk sebagai bentuk protes.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak karena perwakilan Satgas MBG maupun Koordinator Wilayah BGN Pamekasan tidak hadir menemui massa aksi.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan program Makan Bergizi Gratis seharusnya diawasi secara ketat agar benar-benar memberikan manfaat bagi siswa.
Namun, menurut dia, berbagai temuan di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga kasus keracunan.
“Satgas seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal sertifikat itu wajib sesuai peraturan Menteri Kesehatan,” kata Arisandi dalam orasinya.
Ia menyebutkan, dari total 114 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar makanan aman dikonsumsi.
Menurut Arisandi, kondisi tersebut menunjukkan pengawasan dari Satgas MBG belum berjalan maksimal. Ia bahkan menilai kinerja Satgas perlu dipertanyakan.
“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Kalau perlu kami akan menggelar aksi lanjutan,” ujarnya.
Selain persoalan dapur MBG, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program tersebut di beberapa wilayah di Pamekasan.
Di antaranya kasus keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025, serta keracunan yang dialami sembilan siswa SDN Toronan 1 pada 15 Oktober 2025.
Keluhan juga datang dari sejumlah wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026. Selain itu, menu rapel dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III pada 23 Februari 2026 juga dikeluhkan.
Protes serupa muncul dari wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong. Menu MBG dari SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang diterima siswa pada 24 Februari 2026 disebut berbau kurang sedap.
Sorotan juga diarahkan pada menu MBG dari SPPG Yayasan Yasmin Ambet Pamekasan yang dinilai sebagian orang tua siswa kurang layak, serta menu dari dapur Yayasan Alhumaidy di Desa Blaban yang juga sempat menuai keluhan.
Arisandi menilai berbagai kejadian tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program MBG di Pamekasan.
“Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat. Kami meminta BGN turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Satgas MBG di Pamekasan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta pemerintah menindaklanjuti laporan keracunan makanan dan temuan makanan tidak layak yang terjadi di beberapa sekolah.
Kedua, mahasiswa menuntut Badan Gizi Nasional bertanggung jawab atas kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program MBG.
Ketiga, mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan program MBG karena besarnya anggaran yang dinilai rawan penyimpangan.
Keempat, mahasiswa meminta program MBG di Pamekasan dihentikan sementara atau dievaluasi secara menyeluruh hingga pengawasan dan kualitas makanan benar-benar terjamin.
