Pamekasan — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Madura tetap berencana menggelar aksi demonstrasi jilid II terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, meski kepengurusan komisariat tersebut telah dibekukan oleh Pengurus Cabang (PC) PMII Pamekasan.
Aksi lanjutan tersebut akan digelar di depan Pendopo Bupati Pamekasan. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar pada Kamis (12/3/2026).
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan aksi mahasiswa merupakan bentuk respons atas berbagai keluhan yang muncul dari orang tua siswa dan lembaga pendidikan terkait kualitas menu dalam program MBG.
Menurut dia, program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus disertai sistem distribusi yang baik, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas yang ketat.
“Program dengan anggaran negara yang sangat besar harus disertai transparansi dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” kata Arisandi.
Ia juga menyinggung sejumlah laporan keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah dalam pelaksanaan program tersebut. Hal itu dinilai menjadi indikasi bahwa sistem pengawasan dan kontrol kualitas makanan masih perlu diperkuat.
Meski demikian, Arisandi menegaskan mahasiswa tidak menolak program peningkatan gizi masyarakat. Namun, pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan sistem sebelum program dijalankan secara luas.
Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara apabila belum siap secara menyeluruh.
“Jika belum benar-benar matang, sebaiknya program dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif,” ujarnya.
Selain itu, PMII UIN Madura juga menilai kinerja Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan dan Satuan Tugas (Satgas) MBG belum maksimal dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Mahasiswa juga mengaku menemukan persoalan dalam pengelolaan dapur program MBG. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tidak semua dapur memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Dari hasil investigasi, hanya sebagian dapur yang diketahui memiliki instalasi pengolahan limbah. Karena itu perlu pengawasan dan tindakan serius dari Korwil BGN Pamekasan,” ujar Arisandi.
PMII UIN Madura pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, baik dari sisi anggaran, teknis pelaksanaan, maupun relevansinya dengan kebijakan pendidikan nasional.
Sementara itu, PC PMII Pamekasan sebelumnya telah membekukan kepengurusan PMII Komisariat UIN Madura masa khidmat 2025–2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PC PMII Pamekasan Nomor 001.PC-XXXIV.V04.01.A-1.03.2026 yang ditetapkan pada 13 Maret 2026.
Selain membekukan kepengurusan, PC PMII Pamekasan juga membentuk tim karteker untuk menjalankan roda organisasi dan fungsi administratif komisariat hingga terbentuk kepengurusan baru.
Keputusan pembekuan itu muncul tidak lama setelah mahasiswa PMII UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Kamis (12/3/2026). Saat aksi berlangsung, massa sempat membakar ban di depan pintu masuk kantor bupati sebagai bentuk protes dan terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Mahasiswa saat itu menyatakan kecewa karena perwakilan Satgas MBG maupun pihak Badan Gizi Nasional tidak hadir menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka soroti.
