JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai sebesar Rp11,795 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Penyitaan tersebut dilakukan setelah penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan tambang yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan (AK).
Penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bersama tim digital forensik pada Kamis (5/11/2026).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan uang yang ditemukan berasal dari dua lokasi berbeda. Rinciannya, Rp11,2 miliar ditemukan di lokasi pertama dan Rp595 juta di lokasi kedua.
Uang tersebut ditemukan tersimpan di dalam sejumlah koper dan tas di salah satu ruangan kantor perusahaan.
Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen operasional pertambangan, telepon genggam, laptop, CPU, server, hingga rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang tengah diselidiki.
Enam Perusahaan Tambang Diduga Dikendalikan Arif Kurniawan
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung mengungkap nama Arif Kurniawan sebagai sosok yang diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat atau beneficial owner dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Enam perusahaan yang masuk dalam penyidikan tersebut meliputi:
1. PT BSJ dengan luas wilayah IUP 1.030 hektare.
2. PT KAA dengan luas wilayah IUP 1.036 hektare.
3. PT ANI dengan luas wilayah IUP 106 hektare.
4. PT AMI dengan luas wilayah IUP 1.000 hektare.
5. PT AMID dengan luas wilayah IUP 1.026 hektare.
6. PT HJ yang pengelolaannya disebut melalui holding PT DDA bersama LEI.
Kejagung menduga aktivitas pertambangan sejumlah perusahaan tersebut dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat.
Temuan ini membuat penyidikan tidak hanya berfokus pada aktivitas pertambangan, tetapi juga menelusuri struktur kepemilikan, hubungan antarkorporasi, hingga dugaan aliran uang yang melibatkan penyelenggara negara.
Izin Tambang PT BSJ dan PT KAA Berakhir 2015, tetapi Tetap Disuspend
Salah satu fakta yang menjadi perhatian penyidik adalah persoalan perizinan PT BSJ dan PT KAA.
Kejagung mengungkapkan, izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kedua perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Namun, izin itu tetap memperoleh perpanjangan melalui mekanisme penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut telah ditolak oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan penolakan tersebut, wilayah izin pertambangan seharusnya dihentikan dan dikembalikan kepada negara.
Namun, penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang menyebabkan keputusan penolakan tersebut dicabut.
Persoalan ini menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap bagaimana perusahaan yang izinnya telah berakhir masih memperoleh kesempatan mempertahankan wilayah pertambangannya.
Tak hanya persoalan izin, penyidik juga menemukan dugaan pemberian sejumlah uang dari pihak korporasi kepada penyelenggara negara.
Pemberian tersebut diduga bertujuan memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar perusahaan-perusahaan terkait tetap dapat menjalankan kegiatan pertambangan nikel.
Melalui dugaan praktik tersebut, korporasi disebut memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan yang dilakukan secara melawan hukum.
Sementara itu, negara diduga mengalami kerugian keuangan akibat penyimpangan tata kelola pertambangan tersebut.
Kejagung menyatakan penghitungan kerugian keuangan negara masih dilakukan oleh auditor. Identitas penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian juga masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.
Dalam rangkaian penyidikan, tim Jampidsus melakukan penggeledahan terhadap enam lokasi di wilayah Jakarta.
Lokasi tersebut meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan.
Tiga kantor yang digeledah berada di APL Tower Central Park, yakni PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA.
Sementara itu, dua lokasi lainnya merupakan kantor PT DDR yang berada di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik turut memeriksa sejumlah pihak yang bekerja di perusahaan-perusahaan terkait.
Kejagung juga telah memeriksa 38 orang saksi untuk memperkuat konstruksi perkara dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.
Penyidikan perkara ini masih terus berkembang. Kejagung perlu menelusuri lebih jauh hubungan antara enam perusahaan tersebut, proses penerbitan dan perpanjangan izin, serta dugaan aliran uang kepada penyelenggara negara.
Perhatian juga tertuju pada keberadaan Arif Kurniawan. Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, penyidik disebut menduga AK berada di luar negeri berdasarkan penelusuran data perlintasan keimigrasian.
Meski demikian, Kejagung masih harus membuktikan seluruh dugaan yang ditemukan melalui proses penyidikan.
Hingga informasi yang disampaikan pada 6 November 2026, AK belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi pengawasan sektor pertambangan di Indonesia. Sebab, persoalannya bukan hanya mengenai uang miliaran rupiah yang ditemukan dalam koper dan tas, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana celah perizinan dan kewenangan birokrasi dapat diduga dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi.
Publik kini menunggu sejauh mana Kejagung berani menelusuri seluruh mata rantai perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan, meloloskan perizinan, hingga menerima aliran uang.
Sebab, kekayaan nikel seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat, bukan justru menjadi ladang keuntungan melalui dugaan permainan izin dan suap.





