Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha harus berjalan secara adil dan proporsional. Negara, kata dia, tidak boleh bersikap zalim terhadap pengusaha, namun di sisi lain pengusaha juga tidak boleh mengatur negara.
Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
“Kita harus fair. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, tapi negara juga tidak boleh zalim sama pengusaha. Kita negara membutuhkan pengusaha, pengusaha juga membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil merespons pertanyaan wartawan terkait evaluasi aktivitas tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang belakangan menjadi sorotan.
Dalam rapat terbatas itu, Bahlil melaporkan perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk hasil peninjauan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Ia mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar proses evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis aturan hukum.
Menurut Bahlil, jika dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, maka hak-hak investor harus dipulihkan. Namun apabila terbukti ada pelanggaran, sanksi akan diberikan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investornya. Tapi kalau ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” kata dia.
Saat ini, pemerintah masih melakukan proses penilaian dan penataan dari sisi teknis pertambangan. Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan seluruh aspek, termasuk dampak lingkungan, telah dikaji secara menyeluruh.
Bahlil memastikan proses tersebut tidak akan berlangsung lama dan hasilnya akan segera diumumkan.
Ia juga menegaskan tidak ada upaya lobi dari pihak perusahaan dalam proses evaluasi tersebut.
“Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Kita objektif saja,” ujarnya.
Selain membahas isu pertambangan, Bahlil dalam rapat itu turut melaporkan perkembangan program hilirisasi industri. Dari 18 proyek hilirisasi yang telah direncanakan, enam proyek telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya akan segera menyusul.
Pemerintah, lanjut dia, juga tengah merumuskan tambahan program hilirisasi baru guna mendorong substitusi impor dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Di sektor energi, Bahlil memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Cadangan nasional disebut berada pada batas aman minimum 18 hari.
Untuk jenis solar tertentu, produksi kilang dalam negeri telah mencukupi kebutuhan. Namun untuk BBM nonsubsidi dengan angka oktan lebih tinggi, sebagian masih dipenuhi melalui impor.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan rencana peningkatan impor energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dollar AS sebagai bagian dari pembicaraan kerja sama perdagangan bilateral. Nilai tersebut mencakup pembelian LPG, minyak mentah, dan BBM.
Rapat terbatas tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga kepastian hukum, stabilitas investasi, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
