Media asing kembali menyoroti pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Majalah asal Inggris The Economist menilai gaya belanja pemerintah di era Prabowo berisiko membebani ekonomi Indonesia dan memicu masalah fiskal dalam jangka panjang.
Dalam artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”, The Economist secara terang-terangan menyebut Prabowo sebagai sosok yang “terlalu boros dan terlalu otoriter”.
“Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian,” tulis media tersebut.
Sorotan utama media itu tertuju pada berbagai program besar pemerintah yang dinilai membutuhkan anggaran jumbo di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
The Economist menilai pemerintahan Prabowo cenderung agresif dalam menggunakan anggaran negara untuk membiayai program prioritas.
Berbagai proyek dan kebijakan populis disebut berpotensi menekan kondisi fiskal apabila tidak diimbangi penerimaan negara yang kuat.
Media tersebut juga menyoroti kekhawatiran investor terhadap potensi melemahnya disiplin fiskal Indonesia, yang selama ini dianggap menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.
Menurut The Economist, peningkatan belanja negara secara besar-besaran dapat memperlebar beban utang dan mempersempit ruang keuangan pemerintah di masa depan.
Sejumlah program prioritas pemerintah menjadi perhatian media asing karena dinilai membutuhkan dana sangat besar.
Di tengah kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi masyarakat, kebijakan belanja negara yang agresif memicu perdebatan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran.
Pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program sosial, pembangunan, dan stabilitas fiskal agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
Selain isu pemborosan anggaran, The Economist juga menyinggung meningkatnya campur tangan negara dalam ekonomi serta menguatnya pengaruh militer di ruang sipil.
Media tersebut menilai kondisi itu dapat memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
Sorotan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap arah pemerintahan Indonesia pasca Pemilu 2024.
Pemerintah sebelumnya membantah berbagai tudingan terkait gaya pemerintahan Presiden Prabowo.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan Presiden tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Kita harus berani bicara dan mendengarkan pendapat orang lain,” kata Dudung.
Ia juga membantah adanya intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil maupun pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Meski begitu, kritik dari The Economist diperkirakan akan terus memicu perdebatan publik mengenai arah kebijakan ekonomi dan penggunaan anggaran negara di era pemerintahan Prabowo.
