Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun, gagasan tersebut menuai kritik dari sejumlah diplomat dan analis yang menilai langkah itu sulit direalisasikan.
Kementerian Luar Negeri menyebut Presiden Prabowo bahkan siap bertolak ke Teheran apabila seluruh pihak yang berkonflik menyetujui upaya mediasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi militer setelah serangan AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
“Pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif,” tulis akun resmi Kementerian Luar Negeri di media sosial, Sabtu (28/2/2026).
Namun, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mempertanyakan realisme gagasan tersebut. Ia menilai kecil kemungkinan Amerika Serikat menerima mediasi pihak ketiga dalam konflik berskala besar.
“Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” ujarnya melalui media sosial, Minggu (1/3/2026).
Menurut Dino, secara diplomatik maupun logistik, upaya mempertemukan pemimpin AS, Israel, dan Iran hampir mustahil dilakukan. Ia bahkan menilai langkah tersebut berpotensi menjadi risiko politik domestik bagi Presiden Prabowo.
Pandangan serupa disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengatakan peran mediator akan sulit dijalankan Indonesia, terutama setelah adanya kerja sama dagang resiprokal dengan Amerika Serikat.
“Rencana itu baik, tetapi masalahnya jauh lebih besar,” kata Jusuf Kalla.
Sementara itu, peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai tawaran mediasi lebih menyerupai upaya membangun citra internasional dibanding strategi diplomasi konkret.
Ia menilai posisi Indonesia dianggap tidak lagi sepenuhnya netral setelah bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
Pengamat pertahanan dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, bahkan menyebut gagasan tersebut sebagai “gimmick”. Menurut dia, Indonesia belum memiliki pengaruh politik, militer, maupun jalur komunikasi yang cukup kuat untuk menjadi penengah konflik berskala global.
Di tengah polemik diplomasi tersebut, konflik AS-Israel dengan Iran terus meluas. Iran dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.
Penutupan jalur energi global itu berpotensi memicu kenaikan harga minyak internasional dan berdampak pada negara importir energi, termasuk Indonesia. Sejumlah analis memperkirakan gangguan distribusi minyak dapat meningkatkan biaya logistik dan harga barang domestik.
Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran mencatat sedikitnya 329 warga negara Indonesia berada di Iran. Pemerintah memastikan hingga kini para WNI belum menghadapi ancaman langsung, meski tetap diminta meningkatkan kewaspadaan.
Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pasokan energi global, para pengamat menilai konflik ini berpotensi berlangsung panjang dan menyeret lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah.
