JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang berprinsip “bebas aktif” tetap menjadi strategi utama dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Di tengah rivalitas kekuatan besar dan konflik di berbagai kawasan, Indonesia memilih tidak berpihak dan menjaga hubungan baik dengan semua negara.

Menurut Prabowo, posisi Indonesia yang unik—sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kaya sumber daya alam—menuntut pendekatan yang seimbang antara kepentingan nasional dan keterlibatan global. “Kita tidak mau terlibat dalam konflik atau memilih satu pihak melawan pihak lain. Kita ingin hubungan yang setara dan baik dengan semua,” ujarnya dalam diskusi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ia menekankan bahwa prinsip tersebut bukan sekadar pilihan taktis, melainkan amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, khususnya komitmen untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks kekinian, Prabowo melihat pergeseran dari geopolitik ke geoekonomi sebagai faktor penting yang harus diantisipasi.

“Kalau hubungan tidak baik, kita bisa mendapat tekanan. Karena itu kita harus memperkuat ekonomi nasional agar punya posisi tawar,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menolak keterlibatan dalam aliansi militer atau penyediaan pangkalan asing di wilayahnya. Kebijakan ini disebut sebagai garis tegas sejak era pendiri bangsa hingga sekarang.

Dalam merespons konflik di kawasan Timur Tengah, Prabowo menilai Indonesia harus berhati-hati dan tidak terseret dalam konflik yang memiliki kompleksitas sejarah panjang. Ia menilai posisi netral justru memberi peluang bagi Indonesia untuk berperan sebagai jembatan atau mediator.

“Kalau kita diterima oleh semua pihak, mungkin kita bisa bermanfaat,” ujarnya.

Terkait isu kontribusi internasional, Prabowo juga meluruskan bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen finansial dalam skema tertentu yang sempat disalahpahami publik. Ia menegaskan bahwa kontribusi Indonesia lebih diarahkan pada pengiriman pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan, bukan kewajiban dana besar.

Di sisi lain, Prabowo mengakui bahwa dinamika global saat ini membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Pergeseran pusat ekonomi dan ketidakpastian di sejumlah kawasan dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi, selama Indonesia mampu menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi ekonominya.

“Di dunia sekarang, geopolitik sudah menjadi geoekonomi. Kita harus cerdas melihat peluang tanpa kehilangan prinsip,” kata dia.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya aman dari dampak konflik global, tetapi juga mampu memanfaatkan perubahan sebagai peluang untuk memperkuat posisi di kancah internasional.