Jakarta– Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menimbulkan perdebatan. Pengamat politik Said Didu menilai, komentar Purbaya membuka tabir persoalan lama dalam pengelolaan keuangan negara pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Said Didu menyoroti gaya komunikasi Purbaya yang tampak tenang dan objektif, namun dinilainya justru menyingkap berbagai persoalan fiskal yang selama ini tertutup. Ia menyebut sikap tersebut sebagai tanda awal keterbukaan terhadap kondisi anggaran negara yang sebenarnya.
“Dengan gaya netral, Purbaya justru membuka kotak pandora tentang hal-hal yang selama ini seolah baik-baik saja,” kata Said Didu dalam program Rakyat Bersuara, Rabu (29/10/2025).
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu juga membandingkan kinerja Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, kebijakan fiskal di era Sri Mulyani meninggalkan beban utang yang jauh membengkak.
“Hasil dari kebijakan Sri Mulyani adalah kenaikan utang dari sekitar Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun,” ujarnya.
“Cicilan utang meningkat dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, dengan bunga naik dari 2 persen menjadi 6–7 persen,” lanjutnya.
Ia menambahkan, angka utang yang diumumkan pemerintah belum mencakup keseluruhan kewajiban negara. Jika utang BUMN dan dana pensiun diperhitungkan, nilainya bisa mencapai Rp24.000 triliun.
“Inilah kotak pandora yang kini terbuka,” ujar Said Didu.
Polemik bermula ketika Menkeu Purbaya menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa proyek Whoosh bukan bertujuan mencari keuntungan, melainkan investasi jangka panjang untuk mengurangi kerugian akibat kemacetan.
Menkeu Purbaya mengakui ada manfaat sosial dari proyek tersebut, namun menilai diperlukan strategi tambahan agar efek ekonomi lebih terasa. Ia menekankan pentingnya pembangunan pusat ekonomi baru di sekitar jalur kereta cepat.
“Pernyataan Presiden ada benarnya, karena Whoosh memiliki misi pengembangan kawasan juga,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (30/10/2025).
Ia mencontohkan, penambahan titik pemberhentian atau stasiun kecil di sejumlah lokasi dapat menghidupkan ekonomi lokal. Pandangan tersebut menunjukkan pendekatan baru terhadap proyek warisan pemerintahan sebelumnya, namun sekaligus memunculkan tafsir politik yang luas.
