Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan bantuan gizi lebih tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, langkah tersebut mencakup penajaman penerima manfaat, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang sudah beroperasi. Kebijakan ini diambil agar setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dilakukan agar makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap aman, sehat, dan bergizi.
Selain meningkatkan kualitas layanan, BGN berupaya memperbaiki pemerataan akses program. Saat ini, sejumlah dapur masih terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai masih memerlukan penguatan layanan.
“Kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” kata Nanik.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif. Upaya tersebut tidak hanya melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi lainnya untuk mendukung perluasan layanan MBG.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Konferensi pers tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.
