Analisa, Kolom – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki dokumen ideologis yang berakar pada nilai-nilai Islam, serta dapat dipahami sebagai partai politik yang menghadirkan politik bermoral, inklusif, dan berpihak pada keadilan sosial.
Dalam konteks ini, beberapa gagasan dalam manifesto tersebut beresonansi dengan pemikiran banyak tokoh internasional yang menekankan etika dan kemanusiaan dalam politik.
Selain itu, PPP juga menempatkan nilai Islam sebagai fondasi etika politik—pendekatan yang relevan di tengah krisis kepercayaan terhadap politik, Mahatma Gandhi pernah menyebut “politics without principles” sebagai salah satu dari tujuh dosa sosial. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya moralitas sebagai pedoman keputusan publik.
Komitmen PPP pada nilai moral dapat dilihat sebagai upaya menjawab kritik sejenis: bahwa politik kehilangan arah ketika dilepaskan dari prinsip kemanusiaan.
Manifesto ini juga menjadi pendorong kader dan elit partai menggunakan lambang Kabah ini mendorong pemerataan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan. Nilai ini sejalan dengan gagasan Nelson Mandela yang menegaskan:
“A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.”
Kutipan Mandela tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan pada elitnya, tetapi pada seberapa besar negara menghadirkan keadilan bagi rakyat yang paling lemah.
Dalam konteks manifestonya, PPP dapat dianggap mencoba menjadikan keberpihakan sosial sebagai moral kompas pembangunan nasional.
Selanjutnya, para era ketidakpastian ini, PPP menempatkan Islam moderat sebagai identitas politik. Gagasan moderasi dan harmoni ini sejalan dengan pemikiran penyair-filsuf Muhammad Iqbal, yang menyebut:
“Nations are born in the hearts of poets; they prosper and die in the hands of politicians.” Iqbal menekankan bahwa kejayaan sebuah bangsa bergantung pada kedalaman nilai dan visi moral yang dipegang pemimpinnya.
Jika PPP mampu menerjemahkan nilai Islam yang inklusif ke dalam kebijakan konkret, maka partai ini dapat memainkan peran menjaga keutuhan masyarakat yang beragam.
Jalan Sunyi Kemajuan Partai
Dari uraian di atas, penulis juga melihat adanya upaya yang tengah dilakukan PPP dengan menguatkan sistem perkaderan yang berkelanjutan, serta menguatnya fungis internal partai, dan dihubungkan dengan inovasi strategi politik yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Ada beberapa indikator yang wajib dilakukan PPP untuk menaikkan elektabilitas dan akseptabilitas publik; Program rekrutmen anggota yang profesional, Pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik rutin, Membuka ruang bagi anak muda dan tokoh masyarakat.
Dengan kata lain, jika regenerasi dan kaderisasi dapat dijalankan secara konsisten, PPP berpeluang mengembalikan reputasinya sebagai partai berbasis nilai yang mampu bersaing di panggung nasional. Semangat hakkul yakin yang dulu menjadi energi fusi empat partai Islam pendiri PPP dapat kembali menjadi modal sosial untuk menembus Senayan.
Mencari Relevansi Baru
Membaca ulang manifesto PPP bukan sekadar menengok masa lalu, tetapi mencari relevansi baru bagi masa depan politik Islam yang moderat, etis, dan berpihak pada rakyat.
Tantangan terbesar bagi PPP bukan hanya merumuskan gagasan, tetapi memastikan gagasan tersebut hidup dalam kualitas kader, sikap kepemimpinan, dan kebijakan yang dihasilkan.
Jika nilai moral dan visi kemanusiaan yang menjadi dasar manifesto benar-benar diwujudkan, PPP dapat tampil bukan hanya sebagai partai warisan sejarah, tetapi sebagai kekuatan politik yang relevan di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang terus berubah-ubah.
*) Kosim Rahman – Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi analisa.co
