Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan moratorium pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penataan program sekaligus efisiensi anggaran, termasuk pembatasan jumlah dapur maksimal enam unit di setiap kecamatan.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya untuk sementara menghentikan pendaftaran dapur baru hingga proses evaluasi dan penataan distribusi layanan selesai dilakukan. Menurutnya, sejumlah wilayah, khususnya kawasan perkotaan dan aglomerasi, telah memiliki jumlah dapur yang cukup padat.
“Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan cukup enam saja, ya sudah enam saja,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Kebijakan tersebut membuat dapur MBG yang berada di kecamatan dengan jumlah fasilitas melebihi enam unit berpotensi terdampak proses penataan yang dilakukan BGN. Pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan ideal dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan kondisi wilayah masing-masing.
Nanik menjelaskan, pendaftaran dapur baru baru akan dibuka kembali apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kekurangan fasilitas pelayanan gizi di suatu daerah. Untuk saat ini, fokus utama BGN adalah memastikan distribusi layanan berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Selain melakukan penataan di wilayah perkotaan, BGN juga mengalihkan perhatian ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selama ini, pembangunan dapur MBG dinilai lebih banyak terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara sejumlah wilayah 3T masih membutuhkan perluasan layanan.
Menurut Nanik, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
BGN juga tengah menyusun berbagai skema pembiayaan agar pelaksanaan program di daerah 3T tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain pemanfaatan dapur umum yang sudah tersedia, penggunaan kantin sekolah, serta dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta maupun badan usaha milik negara.
Strategi efisiensi menjadi fokus penting bagi pimpinan baru BGN di tengah keterbatasan anggaran yang tersisa sekitar Rp26,8 triliun. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa upaya penghematan tidak akan mengurangi kualitas layanan bagi penerima manfaat program MBG.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, BGN memastikan tidak lagi memprioritaskan pencapaian target kuantitas penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang pada tahun 2026. Pemerintah kini lebih menekankan peningkatan kualitas layanan, efektivitas distribusi, dan ketepatan sasaran program di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” kata Nanik.
Melalui langkah penataan ini, BGN berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efisien, merata, dan mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih minim layanan pemenuhan gizi.
