Analisa, Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disarankan membentuk panitia kerja (Panja) guna menelusuri temuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait sumber air minum merek Aqua yang diduga berasal dari sumur bor, bukan dari pegunungan sebagaimana selama ini diklaim.
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai pembentukan Panja diperlukan karena isu tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Isu itu mencakup dugaan pelanggaran terhadap konsumen serta potensi dampak lingkungan akibat aktivitas penyedotan air tanah.
“Saya berharap DPR akan membentuk Panja untuk mendalami temuan Dedi Mulyadi dan membuktikan kebenaran di lokasi pengolahan Aqua. Apalagi persoalan tersebut terkait dengan masyarakat yang selama ini mengonsumsi produk PT Tirta Investama,” ujar Fernando di Jakarta, Kamis (23/10).
Fernando menambahkan, DPR dapat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PT Tirta Investama serta kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperoleh klarifikasi resmi dan data faktual di lapangan.
“Termasuk harus memanggil kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI). Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dalam RDP tersebut, DPR tentu akan memutuskan apakah perlu membentuk Panja atau tidak,” imbuhnya.
Fernando juga menyebut, hasil RDP dapat menjadi dasar bagi DPR untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk opsi sanksi hingga pencabutan izin operasional PT Tirta Investama jika terbukti menggunakan air dari sumur bor.
Ia menegaskan, forum RDP diperlukan agar pihak perusahaan memiliki kesempatan menjelaskan secara terbuka sumber air yang digunakan dalam produk Aqua.
“Sehingga segera tuntas dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan konten oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan merusak reputasi perusahaan,” pungkas Fernando.
