Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta sekolah tidak langsung mengunggah keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak ke media sosial. Ia menegaskan, komplain sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Jangan langsung membuat konten. Jika ada yang tidak cocok, sampaikan ke SPPG,” ujar Zulhas saat meninjau pelaksanaan MBG di MAN 2 Kota Probolinggo dan SMAN 1 Kota Probolinggo, Jumat (24/4).
Ia menekankan, sekolah memiliki hak untuk menolak makanan yang tidak sesuai standar. Bahkan, jika komplain terjadi berulang, kerja sama dengan penyedia bisa dihentikan.
“Sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, bisa ditutup SPPG-nya. Sekolah juga bisa memilih menu yang sesuai,” tegasnya.
Menurut Zulhas, komunikasi langsung antara sekolah dan penyedia MBG jauh lebih efektif dibandingkan menyampaikan keluhan di media sosial. Selain melalui SPPG, laporan juga dapat disampaikan ke call center pemerintah atau kepala daerah setempat.
“Kalau hanya ngonten, persoalan tidak akan selesai. Lebih baik kita perbaiki bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Aminuddin memastikan pengawasan MBG di Kota Probolinggo berjalan ketat melalui tim penerima makanan di setiap sekolah.
Tim tersebut bertugas memeriksa kondisi makanan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), mulai dari bau, tampilan, hingga indikasi basi atau berlendir. Jika ditemukan kejanggalan, makanan dapat langsung ditolak.
Selain itu, laporan mingguan wajib dibuat sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan. Hingga kini, pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo disebut berjalan lancar tanpa kasus keracunan, meski sempat ada dua penyedia yang hampir dikenai sanksi terkait pengelolaan limbah.
Pemerintah daerah juga menggandeng pihak ketiga untuk mengelola limbah organik, yang dimanfaatkan menjadi pakan maggot sebagai upaya menjaga keberlanjutan program.
