Analisa, Nasional – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan yang dinilai berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4).
“Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga,” sampainya.
Ia menilai, sejumlah program tersebut memberikan dampak konkret karena ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan pemerintah.
Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat menurun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
Penurunan itu setara dengan sekitar 0,48 persen penduduk yang keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem disebut turun dari 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta orang.
Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah melaporkan program tersebut telah menjangkau 60 juta penerima manfaat.
Namun, di tengah klaim capaian tersebut, sorotan terhadap kondisi fiskal negara juga menguat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebut tengah menghadapi tekanan belanja yang meningkat, seiring ekspansi berbagai program prioritas pemerintah.
Istilah “mode bertahan” atau survival mode kerap disematkan untuk menggambarkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja sosial yang besar dan stabilitas anggaran negara.
Program berskala masif seperti MBG dinilai memerlukan alokasi anggaran yang tidak kecil dan berkelanjutan.
Di sisi lain, kebijakan anggaran BGN turut menuai perhatian. Selain kebutuhan utama penyediaan makanan bergizi, terdapat komponen belanja lain yang disebut mencakup pengadaan perlengkapan pendukung seperti wadah makan, perlengkapan distribusi, hingga kebutuhan operasional lain dalam skala besar.
Nilai pengadaan yang mencapai kisaran triliunan rupiah memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi antara semangat efisiensi dan realisasi anggaran di lapangan.
Kondisi ini menempatkan MBG dalam dua sisi yang kontras: sebagai program sosial dengan jangkauan luas, sekaligus sebagai sumber tekanan baru terhadap ruang fiskal negara. Saat pemerintah mendorong efisiensi, struktur belanja yang melebar dinilai berpotensi mengaburkan prioritas utama program.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran saat ini difokuskan pada efisiensi dan ketepatan sasaran.
“Salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran turut mendorong penyaluran dana yang lebih optimal sekaligus menekan potensi pemborosan.
“Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya. Akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” ujarnya.
