Jakarta— Polemik sindiran donasi Rp 10 miliar untuk korban banjir dan longsor di Sumatra mereda setelah Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menghubungi langsung konten kreator Ferry Irwandi dan menyampaikan permintaan maaf.
Ferry memastikan permintaan maaf tersebut diterima dan menegaskan dirinya tidak merasa tersinggung.
“Saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal,” ujar Ferry melalui akun Instagramnya.
“Berkat dukungan luar biasa kawan-kawan semua, yang masif sekali dan tidak berhenti, gak ada orang yang bisa merasa kesal ketika mendapatkan support sebesar ini.”
Ferry mengungkapkan bahwa Endipat meneleponnya secara pribadi untuk meminta maaf.
Ia menerima permintaan maaf tersebut demi menghindari konflik berkepanjangan di tengah kondisi bencana.
“Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf. Saya juga menerima itu karena gak ada gunanya memelihara konflik di situasi seperti sekarang,” katanya.
Dalam percakapan itu, Ferry juga menyampaikan kebutuhan mendesak para korban di lapangan.
“Saya udah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan, dan beliau menerima,” lanjutnya.
Klarifikasi Endipat: Bukan Menyindir Relawan
Pernyataan Endipat sebelumnya memicu reaksi publik setelah dalam rapat Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ia menyinggung viralnya aksi relawan dibandingkan publikasi kerja pemerintah.
“Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh,” ujar Endipat dalam rapat tersebut.
Ia kemudian meluruskan bahwa kritiknya tidak ditujukan kepada relawan atau donatur, melainkan kepada Komdigi yang dianggap lemah dalam komunikasi publik pemerintah.
“Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik,” kata Endipat.
“Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan.”
Endipat menegaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud mengecilkan peran relawan. Baginya, relawan adalah bagian penting dari energi kemanusiaan bangsa.
“Relawan bekerja dengan hati, negara bekerja dengan kewajiban. Dua-duanya penting, dan tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya.
Endipat berharap polemik yang sempat memanas segera mereda agar perhatian publik kembali terarah pada penanganan korban bencana di Sumatra.
Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan anggaran besar, ribuan personel, posko evakuasi, logistik, hingga upaya pemulihan, namun publikasi tidak sebanding dengan kerja tersebut.
“Kerja pemerintah itu sudah ada, sudah hebat, tetapi harus lebih terlihat,” katanya.
