Analisa, Kaltim – Nama Rudy Mas’ud kembali menjadi perhatian publik setelah data kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025 terungkap.
Total kekayaannya tercatat mencapai sekitar Rp166,5 miliar. Angka tersebut tersusun dari berbagai komponen, mulai dari aset properti hingga kas.
Dalam laporan itu, Rudy memiliki tanah dan bangunan senilai sekitar Rp26,5 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Penajam Paser Utara. Sementara itu, pada kategori alat transportasi dan mesin, tercatat sekitar Rp250 juta, terdiri dari Honda CRV 2010, Honda Freed 2008, serta Suzuki X-Over 2007.
Selain itu, harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp450 juta, dengan kas dan setara kas mencapai sekitar Rp28 miliar. Secara keseluruhan, total harta sebelum dikurangi utang mencapai sekitar Rp279,2 miliar.
Di tengah munculnya data tersebut, kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menjadi sorotan. Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar melalui APBD Perubahan 2025.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beralasan kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas gubernur di wilayah dengan medan berat. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut kendaraan itu penting untuk menjangkau titik-titik dengan kondisi geografis ekstrem.
Namun, kebijakan ini memicu kritik dari masyarakat. Nilai anggaran dinilai terlalu besar dan dianggap tidak sensitif terhadap situasi yang dihadapi warga.
Rudy Mas’ud sendiri menyatakan bahwa selama ini ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas dinas karena belum tersedia mobil dinas yang dianggap representatif.
Sorotan tidak berhenti di situ. Rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar juga ikut menjadi perhatian publik.
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut memperkuat kesan pemborosan anggaran, terutama di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi. Kritik semakin menguat karena muncul di saat masyarakat juga menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Dua isu ini kekayaan pribadi dan kebijakan anggaran menjadi bagian dari latar yang memicu aksi demonstrasi pada April 2026.
Besarnya nilai kekayaan yang mencapai ratusan miliar rupiah, ditambah kebijakan anggaran yang menuai kontroversi, membuat sorotan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud kian tajam.
