JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Saat ini, pemerintah masih membahas mekanisme pelaksanaan bantuan tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha seusai menghadiri rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Arrmanatha, BNPB akan mengoordinasikan pembahasan mengenai bentuk bantuan dan mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah belum merinci secara resmi jenis bantuan yang akan diterima maupun jadwal kedatangannya.
Di tengah upaya pemadaman, pemerintah mengerahkan sekitar 60 ribu personel untuk menangani karhutla di enam provinsi. Sejumlah peralatan juga digunakan, termasuk helikopter dan pesawat untuk mendukung operasi pemadaman melalui pengeboman air (water bombing) serta modifikasi cuaca.
Arrmanatha menegaskan bahwa pemerintah terus mengerahkan sumber daya untuk mengendalikan kebakaran di berbagai daerah. Namun, penanganan di lapangan masih membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan dukungan operasional yang memadai.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menghimpun dan mengevaluasi sumber daya yang tersedia di dalam negeri sebelum menentukan bantuan dari luar negeri yang dapat dimanfaatkan.
Menurut Kristomei, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Tawaran bantuan dari negara tetangga sebelumnya datang dari Malaysia dan Singapura. Malaysia pada September 2026 menawarkan dukungan berupa tiga helikopter, satu pesawat, serta 52 personel untuk membantu penanganan kebakaran.
Sementara itu, Singapura juga menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan dalam upaya mengendalikan kebakaran dan dampak kabut asap lintas batas.
Meski Presiden telah memberikan persetujuan, realisasi bantuan tersebut masih bergantung pada hasil koordinasi teknis pemerintah Indonesia dengan negara-negara pemberi bantuan.
BNPB perlu memastikan jenis peralatan, kebutuhan operasional, serta mekanisme pengerahan sesuai dengan kondisi kebakaran dan kapasitas penanganan di masing-masing wilayah.
Karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memicu persoalan lingkungan dan kesehatan, terutama akibat kabut asap yang menyebar ke sejumlah kawasan di Indonesia dan negara tetangga.
Dampak asap dilaporkan mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Sejumlah wilayah di Malaysia dan Timor-Leste juga mengalami dampak kabut asap, termasuk gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Situasi tersebut meningkatkan perhatian regional terhadap penanganan karhutla di Indonesia. Kerja sama lintas negara menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mengurangi dampak asap.
Indonesia juga menjalankan mekanisme pelaporan melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control terkait perkembangan karhutla dan langkah penanganannya.
