Jakarta – Presiden Prabowo meminta langkah cepat dan terukur untuk menjamin pasokan listrik nasional tetap aman sekaligus mempercepat agenda hilirisasi industri strategis.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat program hilirisasi industri dan memperkuat ketahanan energi nasional. Komitmen tersebut mengemuka saat Presiden menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan PT Aneka Tambang Tbk yang telah rampung dan dijadwalkan diresmikan pada akhir Juli 2026.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden untuk mengevaluasi program hilirisasi. Kami juga melaporkan bahwa program hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,” kata Bahlil usai rapat.
Menurut Bahlil, percepatan hilirisasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo karena dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik global.
Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi aman dengan cadangan yang rata-rata berada di atas batas minimum.
“Kami juga membahas energi dan ketahanan energi nasional. Rata-rata ketahanan energi kita berada di atas 20 hari minimum,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo turut memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas pasokan listrik nasional. Dalam evaluasi yang dilakukan pemerintah bersama ditemukan adanya persoalan terkait kualitas batu bara yang digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang telah mencapai 180 hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah diteken PLN sebesar 134 juta ton.
Meski secara volume pasokan dinilai mencukupi, PLN disebut membutuhkan batu bara dengan kalori menengah untuk proses pencampuran atau blending agar operasional pembangkit berjalan optimal.
“Pemerintah sudah memastikan tidak ada masalah. Kami juga membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, pemerintah membentuk tim khusus pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta PLN segera melakukan perawatan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan guna menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret dan terukur agar gangguan pasokan listrik tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Arahan Bapak Presiden adalah segera memastikan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” tegas Bahlil.
Pertemuan tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada tiga agenda besar sekaligus, yakni mempercepat hilirisasi industri nasional, menjaga ketahanan energi, dan memastikan layanan listrik yang andal bagi masyarakat. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat industrialisasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
