JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan dan tidak dapat dihentikan meskipun mendapat kritik dari sejumlah kelompok masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyebut MBG merupakan bagian dari kontrak politik Presiden Prabowo Subianto dengan rakyat yang telah disampaikan sejak masa kampanye pemilihan presiden.
Menurut Qodari, program tersebut merupakan salah satu janji utama yang menjadi dasar dukungan masyarakat kepada Prabowo. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjalankan dan menuntaskan program yang telah dijanjikan kepada publik.
“Yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi dan kontrak politik Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diberhentikan,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons tuntutan sejumlah kelompok mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Qodari menegaskan, kemenangan Prabowo dalam Pilpres menjadi mandat rakyat untuk merealisasikan program-program yang telah ditawarkan kepada masyarakat.
Fokus Atasi Masalah Gizi Anak
Qodari menjelaskan, MBG dirancang untuk menjawab persoalan gizi yang masih dialami sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Pemerintah menilai perbaikan gizi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah berbagai masalah kesehatan sejak usia dini.
Ia mengakui pelaksanaan program berskala nasional tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Namun, menurutnya, hambatan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” ujarnya.
Qodari menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan demi penyempurnaan tata kelola program. Evaluasi akan terus dilakukan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pemerintah Minta Dukungan Publik
Lebih lanjut, Qodari mengatakan berbagai program prioritas yang dijalankan Presiden Prabowo bertujuan menjawab sejumlah persoalan nasional, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan tata kelola ekonomi, hingga perlindungan terhadap sumber daya alam strategis.
Ia mencontohkan kebijakan ekspor satu pintu untuk mencegah praktik kecurangan dalam perdagangan sumber daya alam, serta Program Sekolah Rakyat yang ditujukan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk mempercepat transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan seluruh program prioritas yang telah dijanjikan selama masa pemerintahannya.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” pungkas Qodari.
