Surabaya — Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi maraton selama tiga hari berturut-turut, 26–28 November 2025, untuk menekan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyimpangan dana hibah serta bantuan keuangan (BK) tahun anggaran 2023–2024.
Hal ini karena terdapat indikasi kerugian negara mencapai Rp300,2 miliar berdasarkan telaah internal dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Koordinator Jaka Jatim, Musfiq IntheganK, mengatakan aksi maraton ini menjadi bentuk protes berkelanjutan untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran publik.
Menurut dia, sejumlah temuan menunjukkan adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses penyaluran dan pertanggungjawaban hibah.
“Kami meminta KPK turun langsung memeriksa karena angkanya besar dan menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Musfiq, Selasa, (25/11/25).
Aksi demonstrasi digelar di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berhubungan dengan proses penyaluran hibah dan BK. Pada Rabu, 26 November, massa berunjuk rasa di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim. Aksi berlanjut pada Kamis, 27 November, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, dan ditutup pada Jumat, 28 November, di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim.
Musfiq menegaskan Jaka Jatim tidak menuduh pihak tertentu. Organisasi itu hanya menyampaikan temuan dan mendorong proses hukum dilakukan sesuai mekanisme. “Kami tidak menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta KPK memverifikasi dan menindaklanjuti temuan-temuan yang sudah ada,” kata dia.
Menurut Musfiq, sejumlah catatan BPK RI yang mereka telaah menunjukkan adanya persoalan dalam verifikasi penerima hibah, pencatatan anggaran, serta pelaporan pertanggungjawaban.
Ia menilai kondisi itu cukup menjadi alasan lembaga penegak hukum melakukan pendalaman. “Ketika ratusan miliar rupiah dipertaruhkan, publik berhak tahu ke mana uang itu digunakan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun tiga OPD terkait belum memberikan tanggapan resmi atas desakan penyelidikan dan aksi yang digelar Jaka Jatim. KPK juga belum merespons permintaan konfirmasi mengenai laporan tersebut.
Jaka Jatim menyatakan siap menyerahkan seluruh dokumen temuan internal kepada KPK apabila diminta.
Musfiq menyebut aksi maraton tersebut akan tetap berlangsung damai dan terbuka untuk publik.
“Setiap rupiah uang negara harus dijaga. Ini komitmen kami,” katanya.
